Navaswara.com – Banyak pemilik UMKM yang merasa bisnisnya aman karena pelanggan antre setiap hari. Omzet yang terus mengalir pun sering memberi kesan bahwa keuangan usaha sedang sehat dan stabil.
Masalah baru muncul saat mereka butuh modal tambahan untuk ekspansi bisnis. Tak jarang uang hasil jualan tercampur dengan uang pribadi untuk kebutuhan dapur rumah. Kondisi ini membuat pemilik usaha kesulitan membedakan antara keuntungan murni maupun modal kerja yang harus diputar kembali. Pihak perbankan biasanya meminta laporan keuangan sebagai syarat utama untuk mencairkan kredit modal usaha.
Kebanyakan pelaku UMKM di Indonesia hanya bisa menunjukkan catatan di buku tulis lusuh atau bahkan tidak punya sama sekali. Pihak perbankan otomatis sulit memverifikasi rekam jejak keuangan jika arus kasnya masih menyatu dengan urusan domestik.
Jurang Literasi di Balik Tumpukan Omzet
Data Kementerian UMKM per Mei 2025 menunjukkan 69,5 persen pelaku usaha belum bisa mengakses kredit perbankan. Padahal hampir separuh dari mereka sangat membutuhkan suntikan dana untuk meningkatkan produktivitas.
Indeks literasi keuangan nasional memang naik ke angka 66,46 persen menurut hasil survei OJK bersama BPS. Namun angka ini masih menunjukkan ketimpangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan.
Kesenjangan ini menjadi penghambat besar bagi pelaku usaha mikro yang tersebar di pelosok daerah. Bank tidak bisa menilai kelayakan kredit hanya berdasarkan cerita sukses tanpa bukti angka yang nyata.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan pentingnya akses yang lebih inklusif bagi sektor ini. Pencatatan yang rapi menjadi kunci agar UMKM bisa masuk ke dalam radar pembiayaan formal.
“Komitmen untuk terus mendorong akses pembiayaan yang lebih luas, mudah, dan inklusif bagi UMKM akan menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan,” ujar Dian.
OJK juga telah secara resmi membentuk Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah sebagai bentuk komitmen institusional OJK dalam mendukung Pemerintah memajukan sektor UMKM dengan strategi antara lain melakukan pengembangan model bisnis pembiayaan, optimalisasi pemanfaatan credit scoring, serta segmentasi dan profiling UMKM.
Saat ini, OJK terus berkoordinasi dengan industri perbankan terkait implementasi POJK UMKM dalam rencana bisnis bank,” kata Dian.
Selain itu, OJK juga mendukung penuh program Pemerintah, termasuk target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit program lainnya pada tahun 2026 yang mencapai Rp308,41 triliun.
Pentingnya Jejak Digital untuk Amankan Modal
Pemerintah sebenarnya sudah menyediakan pintu masuk melalui Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp308,41 triliun pada 2026. Bunga yang ditawarkan jauh lebih rendah dibandingkan kredit komersial biasa bagi para pengusaha.
Sayangnya, memang bisnis yang tidak tercatat secara resmi akan tetap dianggap tidak ada dalam sistem keuangan formal. Selama pembukuan masih amburadul, peluang modal besar dari pemerintah maupun bank akan terus terlewat begitu saja.
Oleh karena itu, langkah sederhana seperti memisahkan rekening pribadi maupun usaha menjadi kunci pembuka gerbang perbankan. Penggunaan aplikasi pencatatan digital kini menjadi solusi praktis agar kesehatan bisnis bisa diverifikasi secara objektif.
Penggunaan aplikasi pencatatan digital gratis kini menjadi solusi praktis untuk membangun rekam jejak usaha. Data digital tersebut jauh lebih dipercaya oleh perbankan dibandingkan tumpukan kuitansi manual yang tidak teratur.
Ketika pencatatan sudah rapi dan alur keuangan terbaca jelas, usaha tidak lagi berjalan tanpa arah. Akses pembiayaan terbuka lebih luas dan peluang berkembang bergerak lebih cepat karena kepercayaan mulai terbentuk dari data yang bisa dibuktikan.