Navaswara.com – Gubernur Banten Andra Soni memaparkan sejumlah program pengentasan kemiskinan Pemerintah Provinsi Banten dalam Rapat Koordinasi Peran Pemerintah Daerah untuk Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Jakarta, Rabu (4/3).
Menurut Andra, upaya menurunkan angka kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Pemerintah daerah juga perlu mendorong pemberdayaan masyarakat agar masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang berkelanjutan.
“Pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi harus diperkuat dengan pemberdayaan masyarakat,” kata Andra.
Dalam forum yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu, pemandu acara Frisca Clarissa menyebut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menilai Pemprov Banten sebagai salah satu daerah dengan program pengentasan kemiskinan yang menonjol.
Dua program yang menjadi sorotan adalah Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) dan Program Sekolah Gratis.
Andra menjelaskan, pembangunan infrastruktur desa menjadi salah satu fokus pemerintah daerah. Selama ini, menurut dia, akses jalan desa masih terbatas sehingga menghambat aktivitas ekonomi dan pendidikan masyarakat.
“Apa yang kami lakukan merupakan arahan pemerintah, salah satunya melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,” ujar Andra.
Melalui program Bang Andra, Pemprov Banten berupaya mempercepat pembangunan jalan desa untuk meningkatkan konektivitas dan produktivitas masyarakat, terutama di sektor pertanian.
Ia optimistis pembangunan infrastruktur desa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pada 2025, perekonomian Banten tercatat tumbuh 5,37 persen secara tahunan dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp936,20 triliun.
Selain infrastruktur, Pemprov Banten juga menjalankan Program Sekolah Gratis bagi siswa tingkat SMA, SMK, dan sekolah khusus (SKh) yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Saat ini, program tersebut telah membiayai sekitar 60.705 siswa dengan menggandeng 801 sekolah swasta di Banten.
“Anggarannya sekitar Rp165 miliar untuk satu angkatan dan tahun ini akan meningkat,” kata Andra.
Ia menambahkan, pada 2026 program Sekolah Gratis juga direncanakan diperluas hingga Madrasah Aliyah yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan kemiskinan masih menjadi tantangan utama pembangunan nasional.
Menurut dia, menurunnya kelas menengah dan meningkatnya kelompok masyarakat rentan miskin menunjukkan bahwa struktur ekonomi masih rapuh.
“Guncangan ekonomi bisa dengan mudah mendorong kelompok rentan jatuh ke dalam kemiskinan,” kata Muhaimin.
Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026 dan menurunkan tingkat kemiskinan nasional menjadi 5 persen pada 2029. Ia menegaskan, perlindungan sosial saja tidak cukup tanpa program pemberdayaan masyarakat.
Muhaimin juga menggarisbawagi peran penting pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan. Menurut dia, daerah yang berhasil menekan kemiskinan akan mendapat insentif fiskal dari pemerintah pusat.