Navaswara.com – Di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan pembiayaan jangka panjang yang semakin kompleks, Yogyakarta menjadi ruang pertemuan gagasan tentang masa depan pasar keuangan kawasan. Para regulator, pelaku pasar, dan pemangku kepentingan internasional berkumpul untuk membahas arah baru penguatan pasar obligasi dan keuangan berkelanjutan di Asia.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asian Development Bank (ADB) mendorong penguatan pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal serta pengembangan keuangan berkelanjutan di kawasan ASEAN+3. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pembukaan rangkaian 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events yang digelar di Yogyakarta, Senin, 2 Februari 2026.
Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pasar Modal OJK Retno Ici menyampaikan bahwa forum ini menjadi wujud kolaborasi regional untuk membangun pasar modal yang tangguh, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan global.
Menurut Retno, kehadiran regulator, pelaku pasar, investor, akademisi, serta organisasi internasional mencerminkan kesamaan pandangan dalam mendorong pasar obligasi yang berorientasi jangka panjang dan berlandaskan prinsip keberlanjutan. Komitmen tersebut mencakup penguatan regulasi, praktik pasar, hingga infrastruktur transaksi lintas negara.
ABMF Meeting diselenggarakan OJK bekerja sama dengan ADB dengan tujuan memperkuat integrasi pasar obligasi ASEAN+3, melalui standardisasi dan harmonisasi regulasi serta peningkatan konektivitas transaksi obligasi lintas batas.
Dalam aspek keuangan berkelanjutan, Retno menjelaskan OJK telah meluncurkan sejumlah inisiatif strategis, salah satunya melalui Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan. Regulasi ini memperluas cakupan obligasi berkelanjutan, tidak hanya pada aspek lingkungan, tetapi juga sosial dan keberlanjutan lainnya.
Selain itu, Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia menjadi instrumen penting dalam menyelaraskan proyek pembangunan nasional dengan standar keberlanjutan internasional, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap pembiayaan hijau dan sosial di Indonesia.
OJK juga mendorong penguatan pasar obligasi mata uang lokal sebagai strategi meningkatkan stabilitas keuangan nasional. Pasar obligasi lokal dinilai mampu mengurangi risiko nilai tukar, menekan ketergantungan pembiayaan eksternal, serta memperluas sumber pendanaan untuk infrastruktur dan proyek sosial jangka panjang.
Hingga akhir Desember 2025, OJK mencatat nilai outstanding obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan mencapai Rp54,94 triliun atau setara USD3,28 miliar, yang mencakup kategori green, social, sustainability, dan sustainability-linked.
Sementara itu, Direktur Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Mada Dahana menyatakan bahwa keuangan berkelanjutan merupakan bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals di Indonesia.
Pemerintah, menurutnya, telah mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan seperti sukuk, obligasi tematik, dan skema pembiayaan gabungan. Namun, keterbatasan kapasitas pendanaan masih menjadi tantangan, sehingga kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak.
Berdasarkan Sustainable Development Report 2025, Indonesia mencatat skor 70,2, melampaui rata-rata global, dan telah mencapai 61,4 persen indikator SDG. Capaian tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam agenda pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
Rangkaian 45th ASEAN+3 Bond Market Forum berlangsung selama 2–4 Februari 2026, digelar secara hybrid dan diikuti sekitar 200 peserta dari negara-negara ASEAN+3. Selain ABMF, OJK juga menyelenggarakan sesi khusus Indonesia, serta forum pendukung yang membahas integrasi pasar, obligasi digital, dan penguatan transaksi lintas batas di kawasan.