Navaswara.com — Di tengah upaya mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci. Ruang pertemuan di Sekretariat Kabinet menjadi saksi dialog strategis yang menautkan arah kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026. Pertemuan tersebut membahas sinkronisasi pembangunan infrastruktur serta pelaksanaan sejumlah program strategis Presiden Prabowo Subianto di Jawa Timur.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Pertemuan berlangsung usai Seskab berdiskusi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Kabinet, pertemuan tersebut membahas berbagai rencana pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Timur, dengan perhatian khusus pada pengembangan wilayah Kota Surabaya. Selain itu, dibahas pula perkembangan pelaksanaan sejumlah program strategis Presiden Prabowo Subianto di daerah.
“Antara lain Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, dan Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan resminya.
Sekretaris Kabinet menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional. Dengan jumlah penduduk sekitar 41 juta jiwa, Jawa Timur menjadi provinsi dengan populasi terbesar kedua di Indonesia, sekaligus penggerak utama perekonomian kawasan timur Pulau Jawa.
Menurut Seskab Teddy, percepatan dan modernisasi infrastruktur di Jawa Timur menjadi faktor penting untuk memperlancar rantai distribusi, memperkuat konektivitas, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
“Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan program-program tersebut agar dapat memberikan dampak yang cepat dan merata bagi seluruh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna memastikan keselarasan kebijakan serta kelancaran implementasi program prioritas nasional di tingkat daerah.
