Navaswara.com – Ruang diskusi akademik terasa hidup ketika gagasan, kritik, dan harapan disampaikan terbuka. Di tengah suasana reflektif, perhatian tertuju pada satu pesan utama: pembangunan daerah membutuhkan keberanian untuk mendengar suara independen.
Gubernur Banten Andra Soni mendorong kalangan akademisi dan pihak independen untuk terus memberikan masukan konstruktif terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah, seiring satu tahun masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah.
Hal tersebut disampaikan Andra Soni saat menghadiri Seminar Nasional Satu Tahun Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten: Refleksi atas Tata Kelola dan Pembangunan Daerah yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Kamis (29/1/2026).
“Saya merasa diskusi ini merupakan kegiatan ilmiah. Kami membutuhkan saran dan masukan independen dari bapak ibu yang hadir di sini untuk terus melakukan perbaikan,” ujar Andra Soni.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Banten terus berupaya memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus mempercepat pembangunan daerah melalui pelaksanaan program-program prioritas yang telah dituangkan dalam visi dan misi pemerintahannya.
Program tersebut diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.
Salah satu program prioritas yang telah direalisasikan adalah Sekolah Gratis bagi SMA, SMK, dan SKh swasta. Pada tahun ajaran 2025–2026, program ini menjangkau sekitar 60.705 siswa, termasuk 2.643 anak berkebutuhan khusus yang memperoleh layanan pendidikan gratis di sekolah khusus swasta.
Pada aspek tata kelola pemerintahan, Pemprov Banten pada tahun 2025 mulai menerapkan manajemen talenta sebagai bagian dari penguatan sistem meritokrasi aparatur sipil negara. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme birokrasi serta mutu pelayanan publik.
Sementara pada sektor infrastruktur, Pemprov Banten menjalankan program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) sebagai intervensi pemerintah provinsi dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.
“Sepanjang tahun 2025, program tersebut telah membangun 61 ruas jalan desa dan satu jembatan. Selain itu, pembangunan jalan lingkungan juga terus dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat,” kata Andra Soni.
Ia menegaskan bahwa disparitas wilayah masih menjadi tantangan utama pembangunan di Provinsi Banten.
“Kami menyadari tantangan utama Banten adalah ketimpangan wilayah. Karena itu, Pemprov Banten hadir untuk mengintervensi pembangunan, khususnya infrastruktur jalan desa,” ujarnya.
Pada bidang transportasi publik, Pemprov Banten juga mengembangkan layanan Trans Banten sebagai upaya memperkuat konektivitas antarwilayah berbasis angkutan massal. Saat ini, hampir 1.000 warga per hari telah memanfaatkan layanan tersebut.
“Apa yang kita sampaikan kepada masyarakat, perlahan kita kerjakan melalui program-program yang telah disusun,” imbuhnya.
Andra Soni menekankan bahwa pembangunan daerah tidak dapat diselesaikan secara instan. Prinsip keberlanjutan menuntut perencanaan matang, penentuan skala prioritas, serta konsistensi dalam menjaga kepercayaan publik.
“Apa yang saat ini kita lakukan setidaknya menyelesaikan persoalan satu per satu. Kita membangun pondasi dan memelihara harapan,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada civitas akademika Untirta atas inisiatif penyelenggaraan seminar nasional tersebut, seraya berharap forum ilmiah dapat menjadi ruang lahirnya pandangan objektif dan masukan independen bagi Pemprov Banten.
Sementara itu, Rektor Untirta Prof Fatah Sulaiman menilai selama satu tahun kepemimpinan Andra Soni–Dimyati, sejumlah kebijakan inovatif dan progresif telah dijalankan, termasuk Program Bangun Jalan Desa Sejahtera.
“Selama satu tahun ini telah bekerja keras mencapai visi dan misi, serta berkolaborasi dalam percepatan pembangunan di Provinsi Banten. Untirta siap memberikan kontribusi terbaik demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Seminar nasional tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai perguruan tinggi, di antaranya akademisi Universitas Bina Bangsa, Universitas Pamulang Serang, Universitas Serang Raya, serta Untirta. Kegiatan juga dihadiri unsur legislatif pusat dan daerah, perwakilan OJK Provinsi Banten, serta diikuti akademisi dan mahasiswa.