Navaswara.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) di Balai Kota Jakarta, kemarin. Forum tersebut mengusung tema “Resiliensi, Endurance, dan Daya Tahan BPD di Tengah Perubahan”.
Pramono menyampaikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa terhormat menjadi tuan rumah penyelenggaraan seminar dan Rakernas tersebut. Menurutnya, forum ini menjadi wadah strategis untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam memperkuat peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) agar semakin tangguh dan berdaya saing.
“BPD memiliki peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Karena itu, penguatan BPD perlu terus didorong melalui permodalan yang memadai, kolaborasi yang solid, serta pengawasan aktif dari Dewan Komisaris,” kata Pramono.
Ia menegaskan pentingnya profesionalisme sebagai kunci utama agar BPD dapat tumbuh sehat dan memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah. Pramono menilai, pemerintah daerah perlu memberi ruang yang cukup bagi manajemen BPD untuk bekerja tanpa intervensi berlebihan.
“Jika ingin BPD maju, pemerintah daerah tidak boleh terus-menerus melakukan intervensi. Selama masih ada cawe-cawe, BPD tidak akan berkembang. Profesionalisme adalah kata kuncinya,” ujarnya.
Pramono mencontohkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di DKI Jakarta, termasuk Bank Jakarta, yang dijalankan dengan prinsip profesional dan akuntabel. Pemprov DKI, kata dia, memberikan kepercayaan penuh kepada jajaran direksi dan komisaris yang dipilih secara profesional agar dapat bekerja secara optimal.
Ia juga menyebut, DKI Jakarta memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dengan sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar 16,39 persen. Oleh karena itu, pengelolaan BUMD dan BPD secara profesional menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.
Pramono berharap, Seminar Nasional dan Rakernas FKDK BPDSI dapat menjadi momentum strategis untuk menegaskan kembali peran Dewan Komisaris dalam menjaga arah, ketahanan, dan kesinambungan bank daerah di tengah dinamika perubahan ekonomi, regulasi, dan teknologi.
“Saya berharap forum ini dapat melahirkan rekomendasi yang aplikatif dan bernilai tambah, baik dalam penguatan fungsi pengawasan Dewan Komisaris maupun dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum tersebut untuk memperkuat integritas, membangun budaya kerja profesional, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPD.
“Kedekatan dengan kekuasaan tidak akan berarti apa-apa tanpa kerja yang profesional dan berintegritas,” pungkas Pramono.