Navaswara.com – Di tengah laju percepatan kendaraan listrik yang kian masif, sebuah peringatan penting disuarakan dari dunia usaha. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta Selatan, Azka Aufary Ramli, mengingatkan bahwa transisi menuju kendaraan listrik tidak boleh berhenti pada euforia penjualan, insentif, dan pembangunan stasiun pengisian daya semata. Ada persoalan mendasar yang tak boleh diabaikan: limbah baterai kendaraan listrik.
Menurut HIPPI Jakarta Selatan, elektrifikasi transportasi memang merupakan langkah strategis menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Namun, tanpa kebijakan tegas dan ekosistem pengelolaan baterai pascapakai yang matang, kendaraan listrik justru berpotensi meninggalkan warisan masalah lingkungan baru. Limbah baterai, jika dibiarkan tanpa sistem, dapat berubah menjadi bom waktu ekologis yang dampaknya jauh lebih mahal dibanding manfaat jangka pendek transisi energi.
Ketua Umum HIPPI Jakarta Selatan menegaskan bahwa negara harus hadir secara utuh. Ia mengingatkan bahwa narasi “masa depan hijau” tidak cukup disampaikan di ruang konferensi atau panggung peluncuran produk, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan nyata yang melindungi lingkungan dan masyarakat. Tanpa kehadiran negara, limbah baterai berisiko menumpuk, bocor ke jalur informal, dan menciptakan ancaman kesehatan serta keselamatan publik.
Baterai kendaraan listrik bukanlah limbah biasa. Di dalamnya terkandung material berbahaya dan beracun, sekaligus mineral bernilai strategis seperti nikel, kobalt, lithium, dan mangan. Jika dikelola secara liar, baterai bekas dapat mencemari tanah dan air, memicu kebakaran, serta menumbuhkan praktik daur ulang informal yang membahayakan pekerja dan lingkungan. Namun di sisi lain, jika dikelola secara terencana, limbah baterai justru dapat menjadi sumber nilai tambah baru bagi perekonomian nasional.
HIPPI Jakarta Selatan memandang pengelolaan limbah baterai sebagai pintu masuk bagi pembangunan industri hijau berbasis nilai tambah. Industri daur ulang domestik, pemanfaatan ulang baterai untuk penyimpanan energi, hingga penguatan rantai pasok mineral kritis dinilai dapat membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ketahanan industri nasional. Dengan kata lain, persoalan limbah baterai bukan semata isu lingkungan, melainkan juga soal kedaulatan ekonomi dan kepastian investasi jangka panjang.
Dalam pandangan HIPPI, keseriusan menjadi pemain besar industri kendaraan listrik dunia harus diiringi keberanian membangun industrialisasi limbah baterai di dalam negeri. Indonesia tidak boleh berhenti sebagai pemasok bahan mentah, tetapi harus mampu mengelola siklus penuh industri, dari hulu hingga hilir, termasuk fase akhir masa pakai produk.
HIPPI Jakarta Selatan juga menyoroti pentingnya tanggung jawab produsen dalam ekosistem kendaraan listrik. Menurutnya, keuntungan industri tidak boleh dilepaskan dari kewajiban mengelola dampak lingkungan. Negara perlu memastikan bahwa produsen dan pemegang merek bertanggung jawab atas baterai pascapakai, sehingga beban lingkungan tidak dialihkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah.
Selain itu, sistem pelacakan baterai dinilai krusial untuk mencegah kebocoran ke pasar gelap. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, baterai bekas berisiko berpindah tangan ke jalur ilegal dan dikelola tanpa standar keselamatan. Kondisi ini, menurut HIPPI, mencerminkan lemahnya tata kelola dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap agenda transisi energi.
HIPPI Jakarta Selatan juga menekankan bahwa sebelum benar-benar menjadi limbah, banyak baterai kendaraan listrik masih memiliki nilai guna. Pemanfaatan baterai untuk penyimpanan energi skala kecil hingga menengah dapat menjadi solusi transisi yang produktif, selama diatur secara legal, aman, dan berstandar. Pendekatan ini dinilai mampu memperpanjang umur pakai baterai sekaligus mengurangi tekanan lingkungan.
Di sisi lain, pengawasan terhadap praktik informal harus diperketat. Pembongkaran baterai tanpa perlindungan keselamatan kerja bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman serius bagi keamanan publik. Negara, menurut HIPPI, tidak boleh membiarkan praktik-praktik berbahaya tumbuh di ruang abu-abu regulasi.
Lebih jauh, HIPPI Jakarta Selatan menyatakan kesiapan dunia usaha pribumi untuk terlibat aktif dalam membangun ekosistem pengelolaan baterai kendaraan listrik. Mereka menegaskan bahwa ekonomi hijau seharusnya menjadi ruang kolaborasi inklusif, bukan hanya panggung bagi segelintir pemain besar. Pengusaha pribumi, menurut HIPPI, perlu dilibatkan sejak awal dalam rantai nilai hijau, mulai dari logistik, pengumpulan, pengolahan, hingga industri turunan.
Pada akhirnya, HIPPI Jakarta Selatan mengingatkan bahwa keberhasilan transisi energi tidak hanya diukur dari jumlah kendaraan listrik yang melaju di jalan raya. Transisi disebut berhasil jika ia adil, aman, dan berdaulat—tidak meninggalkan kerusakan lingkungan baru, serta tidak menciptakan ketimpangan ekonomi baru.
Dukungan terhadap kendaraan listrik ditegaskan sebagai dukungan terhadap masa depan. Namun masa depan itu, menurut HIPPI, harus dibangun dengan tanggung jawab. Jangan sampai kebanggaan atas teknologi baru justru dibayar mahal oleh generasi mendatang melalui tanah dan air yang tercemar limbah baterai.