Navaswara.com — Upaya memperkuat arah kebijakan penanggulangan bencana nasional kembali mendapatkan pijakan penting. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menerima langsung sejumlah rekomendasi kebijakan hasil rangkaian diskusi dalam Indonesia Disaster Management Summit (IDMS) 2025 yang digelar di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (03/12/2025).
Dokumen yang diserahkan kepada Menko PMK ini merupakan kompilasi dari praktik baik, pembelajaran lintas lembaga, hingga policy brief yang merangkum kebutuhan penguatan sistem kebencanaan Indonesia ke depan. Semua rekomendasi disusun melalui pendekatan pentahelix: pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, dan komunitas kebencanaan.
Pratikno menegaskan bahwa kolaborasi semacam ini bukan hanya penting, melainkan menjadi syarat mutlak bagi negara yang ingin memiliki ketangguhan bencana yang kuat. “Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Kita butuh masukan, kita butuh dukungan, dan yang paling penting kita butuh kolaborasi,” ujarnya.
Menurutnya, membangun ketangguhan bangsa harus dilihat sebagai proses menyeluruh, mulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, hingga pemulihan. Ia menekankan bahwa setiap tahap memerlukan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat. “Kita harus sekuat tenaga mencegah terjadinya bencana. Tapi jika pun bencana tidak terhindarkan, kapasitas mitigasi, tanggap darurat, dan rehabilitasi kita harus kuat. Ini kerja bersama kita sebagai pentahelix,” ucapnya.
Dalam forum tersebut, Menko PMK juga menyoroti pentingnya memaksimalkan instrumen sosial yang sebenarnya sudah melekat di tengah masyarakat. Jaringan sekolah yang tersebar sampai desa, organisasi keagamaan yang menjangkau akar rumput, hingga berbagai komunitas kerelawanan dinilai bisa menjadi kekuatan besar jika dikelola dengan pendekatan kebencanaan yang lebih sistematis.
“Kita ingin masyarakat yang tangguh, bukan hanya pemerintah yang tangguh. Infrastruktur kita harus tangguh, komunitas kita harus tangguh. Semua ini harus dibangun bersama,” tambahnya.
IDMS 2025 sendiri menghadirkan pemerintah, akademisi, praktisi kebencanaan, relawan, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga media. Forum ini menjadi ruang untuk membaca kembali tantangan peningkatan risiko bencana dan menyelaraskan strategi mitigasi Indonesia agar lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan.
Dengan rekomendasi yang kini telah diterima, pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih adaptif, integratif, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Sebab, di negeri dengan keragaman geografis dan tingginya potensi risiko bencana seperti Indonesia, ketangguhan bangsa hanya dapat dibangun melalui kerja bersama yang tidak putus.