Di Palestina, perlawanan tidak selalu lahir dari teriakan atau moncong senjata. Kadang muncul dari halaman buku, dibisikkan pelan, tapi memantik keberanian. Kesusastraan berdiri di garis depan itu.
“Perlawanan melalui sastra tidak kalah penting dari perlawanan bersenjata. Perlawanan ini menjaga api perjuangan tetap menyala dan memberi makna,” ujar penerjemah sastra Zulfah Nur Alimah dalam diskusi Authors’ Forum bertajuk Ada Palestina dalam Diri Kita Semua di Jakarta International Literary Festival (JILF) 2025, Taman Ismail Marzuki, belum lama ini. Ia merujuk pada pandangan Ghassan Kanafani, penulis, jurnalis, dan intelektual Palestina, yang melihat sastra sebagai instrumen penting melawan kolonialisme.
Bagi Zulfah, ketakutan Israel terhadap kekuatan sastra terlihat terang. Larangan distribusi buku berbahasa Arab, pembatasan bahasa, hingga penutupan perpustakaan menjadi pola pembungkaman sistematis. Penulis Palestina, Adania Shibli, sempat menceritakan bagaimana karya sastra dari tanah kelahirannya dilarang diajarkan di sekolah, sementara sastra Arab dari negara lain justru diperbolehkan.
“Larangan ini muncul dari ketakutan bahwa sastra Palestina membawa isyarat yang bisa membangunkan generasi muda. Sastra Palestina diperlakukan layaknya bacaan porno,” ujar Zulfah.
Ketakutan itu juga terlihat ketika Israel membunuh Kanafani pada 1972. Golda Meir, Perdana Menteri Israel kala itu, menyamakan pengaruh Kanafani dengan “seribu pasukan”. Bukan semata karena perannya di PFLP, melainkan karena tulisan-tulisannya yang membongkar realitas penjajahan di Palestina.
Dari perspektif lain, Walid Jumblatt, akademisi Nanyang Technological University (NTU), melihat perubahan besar di tingkat global. Solidaritas pada Palestina meluas, terutama di kalangan muda yang sebelumnya apolitis.
“Untuk pertama kalinya, kita menyaksikan mobilisasi orang-orang yang sebelumnya tidak terlibat politik, khususnya pemuda di Singapura, lintas ras dan agama. Palestina membuat mereka teraktivasi secara politik,” kata Walid.
Ia berharap pergeseran ini mengubah paradigma lama: dari “kecuali Palestina” menjadi “karena Palestina”. Paradigma yang dulu membuat akademisi, kaum liberal, dan kelompok feminis lantang menolak ketidakadilan di mana pun, kecuali ketika menyangkut Palestina.
Sementara itu, jurnalis dan penulis Antony Loewenstein mengajak diaspora Yahudi di berbagai negara untuk bersikap lebih tegas dalam menolak penjajahan. Menurutnya, keberanian menyatakan posisi adalah langkah mendesak, apalagi ketika kebungkaman justru ikut mempertahankan pendudukan.
“Semua ini tidak akan terjadi jika lebih banyak orang Yahudi menolak kebisuan yang memilukan, atau menolak pasrah pada pendudukan dan perampasan yang terus berlangsung,” ujar Antony.
JILF 2025 diselenggarakan pada 13–16 November di Taman Ismail Marzuki.