Navaswara.com – Udara pagi di halaman Kementerian Agama itu terasa berbeda. Ratusan santri berdiri khidmat mengikuti Apel Hari Santri 2025, sementara kabar bahagia datang dari Istana: Presiden Prabowo Subianto resmi menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama.
Kabar bersejarah ini disampaikan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar usai memimpin apel peringatan Hari Santri, Rabu (22/10/2025). Ia menyebut keputusan Presiden sebagai wujud nyata perhatian negara terhadap dunia pesantren, lembaga pendidikan yang selama ini menjadi benteng moral dan intelektual bangsa. “Kami sangat bersyukur. Ini kado terindah di Hari Santri. Wabil khusus saya mengapresiasi Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i yang telah berjuang agar izin prakarsa ini bisa terbit sesegera mungkin,” ujar Menag.
Usulan pembentukan Ditjen Pesantren sejatinya telah bergulir sejak 2019 pada era Menag Lukman Hakim Saifuddin. Proses itu berlanjut pada masa Menag Yaqut Cholil Qoumas hingga akhirnya mendapat lampu hijau pada era Menag Nasaruddin Umar.
Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menjelaskan bahwa izin prakarsa tersebut telah resmi disetujui melalui surat Nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tertanggal 21 Oktober 2025 yang ditandatangani Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. “Alhamdulillah, Presiden telah menyetujui pembentukan Ditjen Pesantren. Langkah ini diambil agar perhatian terhadap pesantren semakin besar—baik dari sisi personalia, pendanaan, maupun program,” kata Romo Syafi’i.
Ia menegaskan, pembentukan Ditjen ini bukan sekadar penataan birokrasi, tetapi langkah strategis untuk memperkuat peran pesantren dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. “Semoga pesantren ke depan semakin berdaya dan memberi kontribusi besar bagi bangsa,” harapnya.
Menag Nasaruddin menambahkan, Ditjen Pesantren nantinya akan melakukan konsolidasi nasional terhadap pondok pesantren, termasuk pendataan dan sertifikasi yang lebih valid. Hal ini penting agar setiap pesantren terjangkau program pemerintah secara tepat dan merata. “Selama ini ada pesantren yang belum terdata atau belum terjangkau bantuan. Dengan Ditjen ini, semuanya bisa tertangani lebih baik karena perangkat kerja lebih luas dan sistemnya lebih terkoordinasi,” jelasnya.
Menurutnya, kehadiran Ditjen Pesantren juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kontribusi Kemenag dalam menjaga kerukunan umat beragama, sekaligus membangun generasi santri yang kuat, cerdas, dan berakhlak mulia. “Hari Santri ini menjadi momentum kebangkitan semangat santri untuk menjawab tantangan zaman,” tegas Menag.
Apel Hari Santri 2025 sendiri berlangsung penuh semangat dan kebersamaan lintas agama. Para pejabat eselon I Kemenag menjadi petugas apel—sebuah simbol moderasi dan persatuan dalam keberagaman.
Dirjen Bimas Katolik Suparman bertindak sebagai komandan apel, sementara Dirjen Bimas Hindu I Nengah Duija membacakan teks Pancasila. Pembacaan Pembukaan UUD 1945 dilakukan oleh Dirjen Bimas Buddha Supriyadi, diikuti Dirjen Pendidikan Islam Amien Suyitno dan Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM M. Ali Ramdhani yang masing-masing membacakan Resolusi Jihad dan Ikrar Santri.
Acara diakhiri doa penutup oleh Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad, dengan suasana haru yang menandai eratnya persaudaraan antarumat beragama di bawah naungan semangat santri.
Ratusan santri dari berbagai lembaga pendidikan keagamaan hadir memenuhi halaman kantor Kemenag, membawa pesan sederhana tapi dalam: bahwa kebangkitan pesantren adalah kebangkitan moral bangsa.