Navaswara.com — Indonesia kembali menegaskan komitmen kuatnya terhadap reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan penguatan sistem perdagangan global yang inklusif. Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, menilai keberhasilan reformasi WTO akan menjadi kunci pemulihan kepercayaan dunia terhadap sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan (rules-based system).
Penegasan itu disampaikan usai penutupan rangkaian G20 Trade and Investment Ministerial Meeting (TIMM) yang digelar di Gqeberha, Afrika Selatan, pada 9–10 Oktober 2025. Di bawah presidensi Afrika Selatan, pertemuan tingkat menteri perdagangan negara-negara G20 ini menjadi forum penting untuk membahas arah baru sistem perdagangan global di tengah meningkatnya tensi geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia.
“Indonesia menegaskan pentingnya komitmen kolektif untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan. Reformasi WTO, terutama dalam sistem penyelesaian sengketa, harus menjadi prioritas agar dunia kembali percaya pada tatanan perdagangan global yang adil,” ujar Mendag Busan.
Ia menambahkan bahwa semangat reformasi WTO tidak hanya soal prosedur teknis, melainkan juga soal keberanian politik global untuk menempatkan prinsip keadilan dan inklusivitas di jantung sistem perdagangan internasional. Menurutnya, keberlanjutan dan keseimbangan menjadi nilai dasar yang harus dipegang agar WTO tetap relevan menghadapi tantangan abad ke-21.
Dalam forum tersebut, para menteri perdagangan G20 berhasil mencapai kesepakatan yang menegaskan pentingnya menjaga sistem perdagangan multilateral yang transparan, adil, dan berkelanjutan. Mereka juga menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 WTO yang akan digelar di Kamerun pada Maret 2026. Selain itu, para menteri menyoroti pentingnya diversifikasi rantai pasok global dan peran perdagangan serta investasi dalam mempercepat industrialisasi inklusif di negara berkembang.
“Indonesia mengajak seluruh negara anggota G20 untuk menahan diri agar tidak menjadikan perdagangan sebagai instrumen politik. Kita harus memastikan bahwa setiap perjanjian perdagangan internasional tetap mengedepankan dimensi pembangunan bagi negara berkembang,” tegas Mendag Busan.
Dalam sesi ketiga yang mengangkat tema “WTO Reform Including the Development Dimension”, Mendag Busan menyampaikan pandangan bahwa keberhasilan reformasi WTO membutuhkan dukungan politik yang nyata dari para pemimpin dunia. Ia menekankan perlunya langkah konkret untuk membangun kembali kepercayaan antaranggota WTO serta mendorong pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adil dan efektif.
“Para menteri harus berani mencari titik temu dan menjaga nilai dasar WTO agar tetap relevan di tengah dinamika ekonomi global. Kita mungkin menghadapi badai, tetapi hanya melalui kerja sama dan komitmen bersama, sistem ini dapat bertahan,” ujarnya.
Indonesia juga menyampaikan apresiasi atas upaya reformasi yang tengah difasilitasi di Jenewa oleh Duta Besar Peter Ølberg. Menurut Mendag Busan, hasil-hasil positif dari area yang masih berfungsi baik di WTO perlu disebarluaskan kepada khalayak politik yang lebih luas agar dukungan terhadap reformasi semakin kuat.
Ia menegaskan kembali pentingnya semangat yang tertuang dalam Pembukaan (Preamble) Persetujuan Marrakesh, yang menekankan bahwa perdagangan internasional harus menjadi sarana untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang berkeadilan.
Mendag Busan menilai, pembahasan mengenai reformasi WTO semakin mendesak di tengah meningkatnya praktik-praktik unilateral yang dapat menggerus kepercayaan terhadap sistem perdagangan global. Jika dibiarkan, hal itu dapat menimbulkan fragmentasi ekonomi dan ketidakpastian baru di tingkat global.
“Dengan segala kekurangannya, WTO adalah aset global yang berharga dan esensial. Kita perlu menavigasi di antara karang dan batu karang untuk menciptakan pelabuhan yang aman bagi perdagangan dunia,” pungkas Mendag Busan.