Navaswara.com – Pagi itu, di sebuah desa di lereng perbukitan Timor Tengah Selatan, suara deru mesin bus DAMRI memecah kesunyian. Warga yang sejak subuh menunggu di pinggir jalan tanah bergegas mendekat, membawa karung hasil kebun dan beberapa kandang kecil berisi ayam. Bagi mereka, kedatangan bus perintis bukan sekadar alat transportasi—melainkan jembatan yang menghubungkan kampung terpencil dengan dunia luar.
Kondisi geografis Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bergunung-gunung dan tersebar di banyak pulau membuat layanan transportasi di daerah ini jauh dari ideal. Di wilayah seperti ini, kehadiran bus angkutan perintis bersubsidi menjadi sangat penting. “Kalau diserahkan pada swasta, ongkosnya pasti terlalu mahal untuk masyarakat,” ujar Robert Tall, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) NTT, yang memantau langsung operasional layanan tersebut.
Bus perintis adalah layanan dengan tarif terjangkau karena mendapat subsidi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Skemanya sederhana: masyarakat membayar tarif murah, sementara selisih biaya ditanggung negara. Contohnya, rute Kupang–Ayotupas sejauh 232 kilometer hanya dikenai tarif Rp50.000. Warga dari Soe ke Ayotupas cukup membayar Rp30.000, dan dari Niki-niki ke Ayotupas sekitar Rp25.000. Tanpa subsidi, harga itu nyaris mustahil, mengingat kondisi jalan yang menanjak, licin saat hujan, dan jarak yang jauh.
Namun, di balik manfaatnya, layanan ini menghadapi tantangan serius. Data menunjukkan tingkat keterisian armada DAMRI di NTT sering kali di bawah 30 persen. Di beberapa rute bahkan pernah anjlok hingga di bawah 10 persen. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari kondisi armada yang tua, jumlah kendaraan yang terbatas, hingga jadwal keberangkatan yang tak fleksibel. “Ada bus yang baru bisa jalan pulang keesokan harinya karena hanya tersedia satu unit untuk dua arah,” jelas Robert Tall.
Ia menilai, peremajaan armada menjadi hal mendesak. Selain jumlah yang minim, kendaraan yang digunakan juga kurang sesuai dengan karakter wilayah dan kebutuhan masyarakat. “Warga di sini tidak hanya butuh angkutan orang, tapi juga untuk hasil tani, ternak, dan barang dagangan,” tambahnya.
Solusi yang diusulkan antara lain pengadaan bus multifungsi—seperti model lama “angkuna” di Surabaya, yang memadukan ruang penumpang dan barang. Dengan desain seperti itu, bus perintis tak hanya mengangkut warga, tapi juga membantu roda ekonomi desa.
Selain pembenahan sarana, Tall berharap seluruh operator memanfaatkan Terminal Tipe A Kupang sebagai titik pemberangkatan resmi. Fasilitas itu telah dilengkapi sistem pemeriksaan keselamatan digital untuk menjamin armada laik jalan.
“Angkutan perintis bukan soal bisnis, tapi soal akses dan keadilan,” ujar Ki Darmaningtyas, pengamat transportasi dari INSTRAN. Di tengah keterbatasan, bus-bus bersubsidi itu tetap menjadi denyut nadi mobilitas warga NTT—mesin tua yang setia menghubungkan harapan dari desa ke kota. (Rtm)