Navaswara.com — Satu tahun sejak diluncurkan, Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) kian mengukuhkan diri sebagai gerakan preventif berskala nasional. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan, lebih dari 70 juta warga Indonesia telah memanfaatkan layanan ini sebagai bagian dari fondasi pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.
Pernyataan tersebut disampaikan Pratikno usai meninjau Puskesmas Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026), dalam rangka Peringatan 1 Tahun Cek Kesehatan Gratis.
Menurutnya, CKG bukan sekadar program layanan rutin, melainkan langkah strategis pemerintah dalam menggeser paradigma pembangunan kesehatan dari pendekatan kuratif menuju preventif. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, kualitas bangsa harus dimulai dari kesehatan warganya.
“Setahun lalu, 10 Februari, kita meluncurkan Cek Kesehatan Gratis. Hari ini, lebih dari 70 juta rakyat Indonesia telah menikmati layanan ini. Ini investasi kesehatan jangka panjang,” ujar Pratikno.
Ia menekankan, deteksi dini menjadi kunci utama dalam mencegah penyakit berkembang menjadi kondisi yang lebih berat dan mahal penanganannya. Pemeriksaan kesehatan hari ini, kata dia, adalah jaminan kualitas hidup di masa depan.
“Cek kesehatan sekarang untuk kesehatan kita di masa depan. Mencegah jauh lebih penting daripada mengobati. Dengan deteksi dini, potensi penyakit bisa diketahui dan ditangani lebih cepat,” tegasnya.
Dalam peninjauan tersebut, Pratikno juga mengapresiasi peningkatan kualitas layanan yang kini semakin sederhana, cepat, dan terintegrasi. Tak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, CKG kini aktif menjangkau ruang-ruang aktivitas publik seperti sekolah, perkantoran, hingga kawasan industri. Pendekatan jemput bola ini dinilai sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga kesehatan rakyatnya.
Ia juga menekankan pentingnya tindak lanjut pasca pemeriksaan. Pemerintah memastikan masyarakat yang terdeteksi memiliki risiko kesehatan tetap mendapatkan layanan lanjutan, termasuk akses ke fasilitas kesehatan rujukan.
Di tengah proses pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran (PBI), pemerintah menjamin tidak ada warga yang kehilangan hak layanan kesehatan. Dalam masa transisi tiga bulan ke depan, peserta PBI yang datanya belum sepenuhnya terintegrasi tetap dilayani, sembari dilakukan percepatan sinkronisasi data oleh BPJS Kesehatan.
“Rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Harus dilayani terlebih dahulu. Itu sudah menjadi keputusan bersama,” tegas Pratikno.
Dengan capaian satu tahun ini, CKG tidak lagi sekadar program, tetapi telah menjadi gerakan nasional pencegahan penyakit sebuah investasi jangka panjang demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing.