Navaswara.com — Komitmen pemerintah untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh anak Indonesia kembali ditegaskan melalui pematangan konsep Sekolah Terintegrasi. Upaya ini dibahas dalam Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Dalam arahannya, Menko PMK menekankan bahwa Sekolah Terintegrasi dirancang sebagai solusi strategis untuk menjawab dua tantangan besar pendidikan nasional, yakni ketimpangan mutu antarwilayah serta rendahnya capaian kualitas sekolah di banyak daerah. Menurutnya, pemerataan pendidikan tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik, melainkan membutuhkan transformasi tata kelola yang menyeluruh.
“Sekolah Terintegrasi bukan sekadar membangun gedung sekolah, tetapi membangun sistem yang memastikan setiap anak, di mana pun berada, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan bermutu,” ujar Pratikno.
Konsep Sekolah Terintegrasi direncanakan hadir minimal satu sekolah di setiap kecamatan, bersifat inklusif dan bebas pungutan biaya. Sekolah ini akan menyediakan layanan pendidikan berjenjang mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA atau SMK dalam satu sistem pembelajaran yang berkesinambungan. Dengan pendekatan ini, peserta didik diharapkan mendapatkan pengalaman pendidikan yang konsisten sejak usia dini hingga pendidikan menengah.
Selain itu, Sekolah Terintegrasi akan didukung sarana dan prasarana modern serta kurikulum holistik yang mengombinasikan kurikulum nasional dengan pengayaan global, tanpa meninggalkan kearifan lokal. Pemerintah menargetkan sekolah ini dapat menjangkau peserta didik dari keluarga menengah, sekaligus membuka akses bagi kelompok rentan yang selama ini belum sepenuhnya terlayani oleh program pendidikan lainnya.
Menko PMK menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran penting sebagai jembatan mobilitas sosial. Melalui Sekolah Terintegrasi, kesenjangan antarwilayah diharapkan dapat dipersempit, sekaligus membuka peluang masa depan yang lebih adil bagi generasi muda Indonesia.
Konsep tersebut juga dirancang adaptif terhadap karakteristik wilayah. Sekolah Terintegrasi akan terhubung dengan fasilitas vokasi dan pelatihan yang relevan dengan potensi daerah. Di wilayah pesisir, misalnya, sekolah akan terintegrasi dengan vokasi perikanan, sementara di wilayah daratan disesuaikan dengan sektor pertanian, peternakan, atau perkebunan. Pendekatan ini diharapkan mampu memastikan lulusan memiliki keterampilan yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja di sekitarnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menambahkan bahwa Sekolah Terintegrasi memiliki tiga sasaran utama, yakni transformasi infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, dan pembelajaran berkelanjutan. Ia berharap sekolah ini dapat menjadi motor penggerak peningkatan mutu pendidikan di tingkat kecamatan.
Dari sisi kebijakan, pemerintah telah menetapkan Keputusan Menko PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tim Kerja Penyiapan Pembangunan Sekolah Terintegrasi, dengan Menko PMK dan Mendikdasmen sebagai pengarah. Regulasi pendukung lainnya juga tengah disiapkan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif.
Pratikno menegaskan bahwa keberhasilan Sekolah Terintegrasi membutuhkan sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang bangsa, dan Sekolah Terintegrasi diharapkan menjadi salah satu fondasi penting menuju Indonesia yang maju, inklusif, dan berkeadilan.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah menteri dan pejabat lintas sektor, menandai keseriusan pemerintah dalam memastikan konsep Sekolah Terintegrasi tidak hanya menjadi gagasan, tetapi benar-benar terwujud sebagai solusi nyata bagi pemerataan mutu pendidikan nasional.