Navaswara.com — Suasana diskusi terasa hangat dan penuh optimisme ketika para pemangku kepentingan ekonomi syariah berkumpul membahas arah masa depan industri halal Indonesia. Di tengah dinamika ekonomi global, penguatan daya saing dan kesiapan ekspor menjadi kata kunci yang mengemuka.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Kadin Sharia Economic Outlook 2026 dengan tema Driving Indonesia’s Halal Industry Competitiveness and Global Export Readiness di RGE Lounge Lantai 29 Menara Kadin Indonesia, Rabu (28/1/2026). Forum ini menjadi ruang strategis untuk memetakan peluang, tantangan, serta langkah konkret pengembangan ekonomi syariah nasional.
Kepala Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Kadin Indonesia, Titi Khoiriah, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membahas arah dan prospek ekonomi syariah ke depan sekaligus menegaskan peran Kadin sebagai akselerator industri halal nasional.
Menurut Titi, sesuai arahan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, Kadin terus mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dan industri halal dunia.
“Target kita bukan hanya menguasai pasar domestik, tetapi juga menjadi pemain utama ekonomi syariah dengan daya saing kuat di pasar global,” ujar Titi.
Ia menambahkan, ekonomi syariah diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta berkontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebagai langkah konkret, Kadin tengah mengembangkan Indonesia Sharia Economic Center sebagai wadah kolaborasi pelaku usaha industri halal. Platform ini sekaligus memperkuat peran Kadin Halal Hub sebagai pusat fasilitasi, promosi, dan pengembangan industri halal nasional.
Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menyoroti potensi besar pengembangan pariwisata ramah muslim. Menurutnya, konsep tersebut bukan isu eksklusivitas, melainkan layanan tambahan yang menjawab kebutuhan pasar global.
“Pariwisata ramah muslim mencakup amenitas, atraksi, dan aksesibilitas yang memberikan kenyamanan wisatawan Muslim, sejalan dengan tren experience-based tourism,” jelasnya.
Dengan populasi Muslim lebih dari 86 persen, Indonesia dinilai memiliki keunggulan kompetitif untuk mengembangkan sektor ini secara berkelanjutan.
Dari sisi perdagangan, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menekankan besarnya potensi ekspor produk halal sebagai sumber devisa negara. Berdasarkan data Kemendag 2024, nilai ekspor produk halal Indonesia mencapai 41,4 miliar dolar AS, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor makanan dan minuman sebesar 33,6 miliar dolar AS.
Selain itu, fesyen halal menyumbang 6,83 miliar dolar AS, sementara kosmetik halal mencapai 363 juta dolar AS.
“Penguatan ekspor halal terus dilakukan melalui Mutual Recognition Agreement sertifikasi halal Indonesia yang telah diakui di 16 negara, serta kerja sama bilateral dengan lima negara mitra,” ujar Roro.
Senada, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa industri halal nasional memiliki prospek cerah jika ekosistemnya diperkuat secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
“Kita perlu membangun kultur pemahaman industri halal sekaligus memperkuat infrastruktur pendukungnya. Pemerintah daerah harus menjadi motor penggerak, termasuk melalui dukungan APBD untuk sertifikasi halal dan pengembangan potensi daerah,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan memastikan bahwa Indonesia telah menjalin Mutual Recognition Agreement dengan Pemerintah Amerika Serikat terkait penerapan sertifikasi halal.
Kesepakatan bersama United States Trade Representative dan United States Defense Representative tersebut menjadi dasar pengakuan sertifikasi halal bagi produk Indonesia dan Amerika Serikat dalam perdagangan kedua negara.
“Produk dari Amerika yang masuk ke Indonesia maupun produk Indonesia yang masuk ke Amerika sudah memiliki kesepahaman terkait penerapan halal,” tegas Haikal.
Forum ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong Indonesia menjadi pusat industri halal yang berdaya saing global dan berkontribusi nyata bagi perekonomian nasional.