Navaswara.com — Pemerintah pusat memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah wilayah terus menunjukkan perkembangan positif. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan bahwa sinergi antar kementerian dan lembaga telah membuahkan hasil nyata di lapangan, meskipun sejumlah aspek tetap perlu dikawal secara berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Pratikno saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin (26/1/2026).
“Pemerintah pusat bersama kementerian dan lembaga telah bekerja keras dan progresnya cukup baik di lapangan. Namun, ada beberapa hal yang perlu terus dikawal. Kita berkomitmen membangun daerah terdampak menjadi lebih baik dan lebih tangguh,” ujar Pratikno.
Ia mencontohkan sejumlah langkah konkret yang tengah dilakukan pemerintah, salah satunya pembangunan infrastruktur pengendali risiko bencana oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Pembangunan bendungan baru di wilayah terdampak dinilai penting sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana jangka panjang.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas menyampaikan perkembangan kondisi di daerah terdampak. Menurutnya, bencana sebelumnya berdampak pada infrastruktur, layanan dasar, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Di Sumatera Barat, dari 16 kabupaten dan kota terdampak, lima daerah telah mendekati kondisi normal. Layanan rumah sakit, fasilitas pendidikan, dan akses jalan nasional kembali berfungsi, sementara aktivitas ekonomi masyarakat mulai pulih.
Di Sumatera Utara, sebanyak 11 kabupaten dan kota dilaporkan telah mendekati kondisi normal. Adapun di Aceh, delapan kabupaten dan kota masih memerlukan perhatian khusus, sembilan daerah mendekati normal, dan satu daerah telah kembali normal.
Tito menambahkan, pemerintah terus mempercepat rekonstruksi rumah warga dan infrastruktur yang rusak, sekaligus memastikan distribusi bantuan berjalan efektif. Penguatan kawasan rawan bencana juga dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pengaman dengan memanfaatkan material lokal.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga, di antaranya Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Taruli, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait lainnya.