Navaswara.com-Ribuan siswa di Jawa Barat mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus ini memicu keprihatinan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yang menilai sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut.
Ketua IDAI, dr Piprim Basarah Yanuarso, menegaskan bahwa insiden yang terus berulang tidak boleh dianggap sepele. “Kami mengimbau dengan sangat pihak yang berwenang atau penyelenggara MBG supaya mengevaluasi menyeluruh dari berbagai tingkatannya. Sudah cukup, enough is enough, berhenti sampai di sini keracunannya,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (25/9/2025)
Kasus terbaru di Jawa Barat menjadi perhatian karena jumlah korban mencapai 1.775 pelajar dari 10 kabupaten/kota. Data Laboratorium Kesehatan (Labkes) Provinsi Jawa Barat mencatat keracunan terjadi di Bandung Barat, Bandung, Cianjur, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Sukabumi, Cimahi, Cirebon, hingga Kota Bandung
Menurut Ketua Unit Kerja Koordinasi Emergensi dan Terapi Intensif Anak (UKK ETIA) IDAI, dr Yogi Prawira, keracunan massal biasanya dipicu kontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Ia mengingatkan bahwa satu sumber makanan bisa mencemari banyak orang sekaligus. “Kalau keracunan bisa menimbulkan kejadian luar biasa, karena satu sumber makanan itu bisa mencemari banyak orang. Sementara alergi itu tidak menular,” jelasnya
Gejala yang dialami siswa umumnya berupa gangguan pencernaan seperti mual, muntah, hingga diare. Meski sebagian besar kasus bisa ditangani, jumlah korban yang besar menunjukkan ada masalah serius dalam pengawasan keamanan pangan dalam program MBG.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ikut memberikan perhatian khusus. Ia berjanji akan memanggil pihak penyelenggara MBG untuk dimintai pertanggungjawaban. “Saya minggu depan mengundang Kepala MBG (BGN) yang membidangi di wilayah Jawa Barat untuk melakukan evaluasi secara paripurna, secara terbuka, agar berbagai problem yang terjadi, keracunan siswa tidak terulang lagi,” katanya
Program MBG sejatinya dirancang untuk meningkatkan gizi anak sekolah. Namun rangkaian kasus keracunan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang standar keamanan, distribusi, hingga proses pengawasan makanan. IDAI menekankan bahwa aspek gizi tidak bisa dilepaskan dari jaminan keamanan pangan.
Dengan lebih dari seribu anak terdampak hanya dalam satu provinsi, desakan evaluasi total semakin menguat. Publik menunggu langkah nyata pemerintah, apakah akan memperbaiki mekanisme distribusi dan kontrol kualitas, atau bahkan meninjau ulang keberlangsungan program MBG dalam bentuk saat ini.