Navaswara.com — Tradisi panjang yang selama berabad-abad menjadi simbol sistem peradilan Inggris kini memasuki babak baru. Bar Council Inggris dan Wales resmi mengubah panduan berpakaian di pengadilan dengan memberikan kelonggaran bagi pengacara untuk tidak mengenakan wig keriting putih dalam kondisi tertentu. Kebijakan ini menandai perubahan besar dalam dunia hukum Inggris yang dikenal sangat menjaga tradisi.
Aturan Baru untuk Kenyamanan dan Keberagaman
Mulai 2025, pengacara yang menangani perkara pidana di Inggris dan Wales tidak lagi wajib mengenakan wig apabila dianggap tidak nyaman atau tidak praktis. Ketentuan ini terutama berlaku bagi pengacara dengan rambut bertekstur alami, seperti keriting, dreadlock, atau cornrow, yang selama ini kesulitan menyesuaikan wig yang dirancang untuk rambut lurus khas Eropa.
“Pengacara yang memenuhi kriteria ini dapat melepas wig tanpa perlu izin pengadilan,” tulis pernyataan resmi Bar Council yang mengakhiri praktik berusia 340 tahun itu.
Kebijakan tersebut lahir setelah kritik panjang dari kalangan hukum yang menilai wig sebagai warisan kolonial yang sudah tidak sesuai dengan nilai keberagaman masyarakat modern.
Berawal dari Simbol Status hingga Tantangan Zaman
Tradisi mengenakan wig bermula pada abad ke-17, mengikuti tren mode masa pemerintahan Raja Charles II dan Raja Louis XIV. Awalnya, wig populer sebagai cara menutupi kebotakan akibat penyakit seperti sifilis, sekaligus menjadi penanda status sosial dan kekuasaan.
Dalam ruang sidang, wig berfungsi bukan hanya sebagai aksesori, tetapi juga simbol otoritas dan formalitas hukum. Gunanya menciptakan jarak visual antara hakim, pengacara, dan terdakwa sebagai bentuk penghormatan pada proses peradilan.
Namun, peran simbolik itu kini menghadapi tantangan. Sejak 2007, wig telah dihapus dari pengadilan keluarga, sipil, dan Mahkamah Agung. Kini giliran pengadilan pidana yang mengikuti langkah serupa.
Pro-Kontra di Kalangan Hukum
Leslie Thomas KC, salah satu pengacara senior yang mendukung reformasi, menyebut wig sebagai atribut yang “tidak sensitif secara budaya”. Ia menilai kenyamanan dan representasi harus diutamakan dibanding mempertahankan tradisi masa lalu.
Sebaliknya, mantan Menteri Kehakiman Sir Robert Buckland berpendapat wig justru menyatukan profesi hukum. “Wig adalah penyeimbang yang menyamakan posisi antara pengacara junior dan senior. Ia meniadakan perbedaan status di ruang sidang,” ujarnya.
Perdebatan tersebut menunjukkan ketegangan antara keinginan menjaga identitas historis sistem hukum Inggris dan dorongan untuk menyesuaikan diri dengan realitas sosial yang lebih inklusif.
Pendukung tradisi menilai wig masih berperan penting menjaga wibawa dan keseriusan sidang. Wig juga membantu publik mengenali peran masing-masing pihak dalam persidangan.
Namun, pandangan berbeda datang dari mereka yang menilai simbol itu tidak lagi relevan. Dalam era transparansi hukum, atribut yang justru menimbulkan jarak dianggap tidak mendukung keterbukaan. Banyak pengacara dari latar belakang non-Kaukasia juga mengaku merasa kurang terwakili dengan kewajiban tersebut.
Menuju Sistem Hukum yang Lebih Inklusif
Langkah Bar Council ini tidak hanya menyangkut kenyamanan, tetapi juga pengakuan bahwa sistem hukum perlu mencerminkan keberagaman masyarakatnya. Kebijakan ini dipandang sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem hukum di negara-negara bertradisi hukum Inggris, termasuk Australia dan Kanada, yang lebih dulu mengurangi penggunaan wig.
Meski demikian, wig tidak sepenuhnya dihapus. Pengacara yang tetap ingin mengenakannya tetap diperbolehkan. Kebijakan ini menjadi bentuk kompromi antara kubu reformis dan tradisionalis, menunjukkan bahwa hukum dapat beradaptasi tanpa meninggalkan nilai dasarnya.
Keputusan ini sekaligus mengirimkan pesan bahwa keadilan tidak diukur dari atribut yang dikenakan, melainkan dari integritas dan dedikasi mereka yang menegakkannya di ruang sidang.