Navaswara.com – Upaya pemerintah dalam mengejar capaian mutu Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif di kancah global kembali dikonsolidasikan. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat, secara tegas menyoroti prasyarat fundamental, sinergi yang efektif antar kementerian dan lembaga (K/L) untuk mempercepat realisasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) bidang pendidikan.
Penegasan substansial ini disampaikan Deputi Ojat saat memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Keputusan Menko PMK (Kepmenko PMK) mengenai pembentukan Gugus Tugas Percepatan Pelaksanaan PHTC Bidang Pendidikan, di Jakarta, kemarin.
“Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Pelaksanaan PHTC di sektor pendidikan merupakan langkah konkret pemerintah untuk mengakselerasi program sesuai mandat yuridis, yakni Inpres Nomor 7 Tahun 2025,” ujar Ojat.
Kemenko PMK, yang mengambil peran sebagai koordinator utama percepatan PHTC di sektor ini, melihat Gugus Tugas sebagai fondasi struktural yang krusial. Struktur ini bertujuan menguatkan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi multipihak yang bermuara pada peningkatan kualitas SDM Indonesia secara terukur.
Triase Prioritas dan Mitigasi Risiko
Asisten Deputi Peningkatan Kualitas SDM Pendidikan Kemenko PMK, Veronica Enda Wulandari, lantas merinci aspek operasional Gugus Tugas. Ia menjelaskan bahwa mekanisme ini akan menjadi akselerator utama koordinasi lintas sektor dalam mengimplementasikan PHTC pendidikan, yang memiliki fokus pada triase prioritas, yakni revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, dan pengembangan SMA Unggul Garuda.
“Kemenko PMK menaruh atensi khusus pada Gugus Tugas ini. Soliditas koordinasi antar K/L adalah determinan utama kelancaran Program Hasil Terbaik Cepat. Oleh karena itu, mitigasi risiko harus diinternalisasi sejak tahap perencanaan dengan semangat kolaboratif lintas sektor,” tegas Enda, menekankan pentingnya strategi pencegahan kendala di lapangan.
Rapat koordinasi yang dilaksanakan secara hybrid ini menunjukkan kompleksitas dan bobot program, tercermin dari kehadiran perwakilan esensial dari berbagai K/L, mulai dari Kemdikdasmen, Kemkeu, Bappenas, hingga Badan Siber dan Sandi Negara. Spektrum kelembagaan yang hadir menandakan bahwa percepatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab kolektif yang membutuhkan sinkronisasi data dan anggaran.
Rancangan Kepmenko PMK yang disepakati oleh peserta Rakor membagi struktur Gugus Tugas menjadi Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Bidang kerjanya mencakup pilar-pilar penting dari infrastruktur fisik, teknologi pembelajaran (digitalisasi), hingga flagship program (SMA Unggul Garuda), serta komunikasi publik.
Secara garis besar, mandat Gugus Tugas adalah memberikan dukungan strategis, melakukan sinkronisasi kebijakan, serta melaksanakan pengendalian, monitoring, dan evaluasi (Monev) terhadap implementasi PHTC bidang pendidikan, memastikan setiap output program berdampak maksimal pada peningkatan kapabilitas bangsa.