Navaswara.com — Harapan jutaan calon jemaah haji Indonesia untuk memperoleh pelayanan yang semakin baik terus mendapat perhatian pemerintah. Di tengah evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, berbagai capaian yang berhasil diraih menjadi bekal penting untuk menghadirkan layanan yang lebih profesional, nyaman, dan efisien pada musim haji berikutnya. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi atas penyelenggaraan haji tahun ini sekaligus mendorong percepatan masa tunggu keberangkatan serta peningkatan kualitas layanan bagi seluruh jemaah.
Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Haji dan Umrah, pimpinan DPR RI, serta sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI di kediamannya di Hambalang, Rabu (17/6/2026). Pertemuan tersebut membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 sekaligus menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji 2027.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa penyelenggaraan haji 2026 berlangsung dengan baik meski masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan DPR RI melalui Tim Pengawas Haji menjadi faktor penting dalam mempercepat penyelesaian berbagai kendala di lapangan.
“Alhamdulillah hari ini saya terutama dengan DPR, dan saya sangat senang tadi Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada penyelenggaraan haji pada tahun ini,” ujar Irfan.
Ia menjelaskan, meski Kementerian Haji dan Umrah baru mulai bekerja pada September 2025, sementara tahapan penyelenggaraan haji dari Pemerintah Arab Saudi telah berjalan sejak Juni 2025, berbagai persiapan mampu dikejar melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Salah satu capaian penting adalah percepatan penerbitan visa yang selesai pada pertengahan Ramadan. Selain itu, kartu layanan Nusuk sudah dibagikan kepada jemaah sejak masih berada di Tanah Air sehingga berbagai persoalan yang sebelumnya kerap terjadi, seperti jemaah terpisah dari keluarga, tidak memperoleh hotel, atau terlantar di Arab Saudi, berhasil diminimalkan.
Pemerintah juga mulai menerapkan sistem kontrak layanan multiyears dengan penyedia layanan haji. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kepastian bagi mitra dalam meningkatkan fasilitas yang digunakan jemaah Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memberikan sejumlah arahan strategis untuk penyelenggaraan haji 2027. Kepala Negara meminta peningkatan kualitas konsumsi jemaah, persiapan layanan yang dilakukan lebih awal, serta peningkatan standar hotel dan akomodasi yang digunakan selama berada di Tanah Suci.
“Beliau memberikan masukan tentang makanan yang bisa dipersiapkan lebih dini dan lebih baik lagi, kemudian mengenai penginapan dan hotel yang harus semakin ditingkatkan kualitasnya,” kata Irfan.
Presiden juga memberikan perhatian terhadap pengembangan konsep Kampung Haji sebagai solusi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus membantu menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Irfan, gagasan tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama DPR RI dengan mempertimbangkan berbagai tantangan, termasuk fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga avtur, kondisi ekonomi global, serta penyesuaian biaya layanan dari Pemerintah Arab Saudi.
Selain kualitas pelayanan, Presiden Prabowo turut menyoroti panjangnya masa tunggu keberangkatan haji di sejumlah daerah. Pemerintah telah berhasil menurunkan masa tunggu maksimal menjadi sekitar 26 tahun, termasuk di daerah yang sebelumnya mencapai 35 hingga hampir 50 tahun. Namun, Presiden menilai capaian tersebut masih perlu terus ditingkatkan.
“Tahun ini kita sudah bisa memastikan maksimal 26 tahun, tetapi bagi Presiden itu masih belum memuaskan. Beliau meminta kami mencari terobosan agar masa tunggu bisa lebih cepat lagi,” ungkap Irfan.
Bagi Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia, peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya menjadi pelayanan publik semata, tetapi juga bagian dari investasi sosial yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan keagamaan, efisiensi pengelolaan anggaran, serta kepuasan jutaan masyarakat yang menanti kesempatan menunaikan rukun Islam kelima.
Melalui evaluasi menyeluruh dan berbagai inovasi layanan, pemerintah berharap penyelenggaraan haji Indonesia ke depan semakin profesional, berkeadilan, dan mampu memberikan pengalaman ibadah yang aman, nyaman, serta bermartabat bagi seluruh jemaah.
Ikuti Navaswara.com untuk mendapatkan informasi terbaru seputar kebijakan pemerintah, pelayanan publik, ekonomi, dan pembangunan nasional.