NAVASWARA.COM – Di tengah semakin akrabnya anak-anak dengan dunia digital, upaya menciptakan ruang internet yang aman terus diperkuat. Perlindungan terhadap generasi muda kini tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua dan sekolah, tetapi juga melibatkan pemerintah serta penyelenggara platform digital. Langkah konkret itu mulai terlihat melalui penonaktifan jutaan akun anak sebagai bagian dari implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang siber.
Sebanyak 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh berbagai platform digital sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Capaian tersebut menjadi indikator awal bahwa platform digital mulai menjalankan kewajibannya untuk menghadirkan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan, hingga Juni 2026, TikTok telah menurunkan sekitar 4,1 juta akun anak, sedangkan pada Mei 2026.
“TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. YouTube telah melaporkan di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Kita ingin platform lain untuk mengikuti,” ujar MYouTube melaporkan telah menonaktifkan sekitar 600 ribu akuneutya saat mengunjungi Pameran Foto Jurnalistik Antara bertema Perisai Tunas di Antara Heritage Center, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).
Selain penonaktifan akun, pemerintah juga mencatat sekitar 200 platform digital telah menyampaikan laporan self assessment sebagai bagian dari kewajiban dalam PP TUNAS. Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Digital masih melakukan evaluasi terhadap laporan tersebut untuk menentukan tingkat risiko masing-masing platform.
Menurut Meutya, pendekatan yang diterapkan pemerintah berbasis risiko atau risk based approach, sehingga setiap platform didorong menghadirkan sistem yang lebih ramah anak sesuai karakteristik layanannya.
“Kita tidak hanya menunda akses anak saja, tapi kita juga ingin ada perubahan perilaku dari platform. Jadi kita membuat aturannya itu berdasarkan risiko atau risk based,” katanya.
Ia menjelaskan, setelah proses evaluasi selesai, pemerintah akan mengumumkan profil risiko setiap platform kepada publik sebagai bentuk transparansi sekaligus mendorong peningkatan standar perlindungan anak di ruang digital.
“Kita saat ini tengah memeriksa berkas dari seluruh platform yang sudah masuk itu untuk menilai apakah ini risiko tinggi atau tidak,” ujar Meutya.
Lebih lanjut, Meutya menegaskan keberhasilan implementasi PP TUNAS tidak hanya bergantung pada regulasi pemerintah. Dukungan masyarakat, media, keluarga, institusi pendidikan, hingga komitmen penyelenggara platform digital menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat bagi anak-anak.
Menurutnya, perlindungan anak di ruang digital merupakan investasi sosial jangka panjang untuk menyiapkan generasi Indonesia yang tumbuh di era teknologi tanpa kehilangan hak atas keamanan, pendidikan, dan perkembangan psikologis yang sehat.
Dalam kesempatan tersebut, Meutya juga mengapresiasi penyelenggaraan Pameran Foto Jurnalistik Antara bertajuk Perisai Tunas yang dinilai mampu meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan anak di ruang digital.
Ia menilai karya-karya foto jurnalistik mampu menggambarkan perubahan positif yang mulai terjadi setelah PP TUNAS diterapkan, mulai dari meningkatnya kepedulian masyarakat hingga munculnya berbagai inisiatif sekolah dalam membatasi penggunaan gawai selama proses pembelajaran.
Dari perspektif sosial, implementasi PP TUNAS menjadi langkah strategis pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang lebih bertanggung jawab. Kolaborasi antara pemerintah, platform teknologi, dunia pendidikan, keluarga, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang tidak hanya inovatif, tetapi juga aman bagi tumbuh kembang generasi penerus bangsa.
Mari bersama membangun ruang digital yang aman, sehat, dan ramah anak sebagai fondasi lahirnya generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.