Navaswara.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai penunjukan Letnan Jenderal TNI (Purn) Djaka Budhi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai membawa keuntungan tersendiri bagi pemerintah. Menurutnya, latar belakang militer Djaka dapat memperkuat disiplin dan mencegah praktik penyelewengan di lingkungan Bea Cukai.
“Dirjen Bea Cukai juga dari tentara, bintang tiga. Seharusnya orang-orang takut kalau main-main sama dia,” ujar Purbaya kepada CNBC Indonesia, Senin (13/10/2025).
Djaka Budhi Utama merupakan purnawirawan TNI Angkatan Darat yang terakhir berpangkat Letnan Jenderal sebelum memasuki masa pensiun. Ia kini memimpin lembaga yang kerap menjadi sorotan publik karena kasus penyelundupan dan pelanggaran etik di pelabuhan.
Purbaya mengatakan, di bawah kepemimpinan baru, pengawasan akan diperketat melalui inspeksi mendadak (sidak) di berbagai pelabuhan. Ia menegaskan sidak dilakukan secara acak agar petugas tidak bisa menebak waktu pemeriksaan.
“Saya akan lakukan random test di pelabuhan-pelabuhan, betul-betul acak. Mereka tidak tahu kapan saya datang. Ini untuk menguji apakah pengawasan sudah berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Fokus utama sidak, kata Purbaya, adalah jalur hijau, yakni jalur yang memberikan kemudahan keluar masuk barang impor tanpa pemeriksaan fisik.
“Kalau jalur merah diperiksa terus, jalur hijau hampir tidak pernah diperiksa. Nah, yang hijau ini akan saya cek secara acak, tapi tidak sampai mengganggu arus barang,” jelasnya.
Menurut data di situs resmi Bea Cukai, jalur hijau adalah proses pengeluaran barang impor yang tidak melalui pemeriksaan dokumen maupun fisik sebelum terbitnya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
Sebulan setelah menjabat, Purbaya menegaskan pendekatan tegas terhadap integritas aparat tidak hanya berlaku di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tetapi juga di Bea dan Cukai. Ia mencontohkan pemecatan puluhan pegawai pajak yang terlibat pelanggaran berat sebagai langkah yang juga bisa diterapkan di lingkungan Djaka.
“Kalau di sini (Bea Cukai) masih ada yang macam-macam, saya akan berhentikan juga. Pesannya sama, kita bersihkan aparat pajak dan Bea Cukai dari praktik yang tidak baik,” ujarnya dalam media gathering di Bogor, belum lama ini.
Namun, Purbaya menekankan bahwa ketegasan juga harus diimbangi dengan penghargaan. Ia berencana memberikan insentif khusus bagi pegawai pajak dan Bea Cukai yang berprestasi, terutama jika berhasil meningkatkan rasio pajak (tax ratio) nasional.
“Kalau bisa naik ke 12 persen dalam setahun, kita akan beri insentif. Harus ada keadilan yang salah dihukum, yang bekerja dengan baik diberi penghargaan,” Purbaya menegaskan.
Sejumlah langkah tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari agenda besar untuk menata ulang sistem keuangan negara, yakni menegakkan integritas, memperkuat pengawasan, dan menumbuhkan etos kerja berbasis akuntabilitas.