Navaswara.com – Pemerintah mulai mendorong pendekatan yang lebih membumi dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di Provinsi Banten, fokusnya bukan hanya memastikan program berjalan, tetapi juga bagaimana ia bisa menghidupkan potensi pangan lokal sekaligus memperbaiki kualitas gizi masyarakat.
Pesan itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK, Sukadiono, saat rapat koordinasi di Kota Serang, Selasa (28/4). Baginya, MBG bukan sekadar program bantuan makanan, tapi bagian dari strategi jangka panjang untuk menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan punya daya saing menuju 2045.
Kalau ditarik ke kondisi di lapangan, tantangan gizi di Indonesia memang belum sederhana. Ada anak yang masih mengalami stunting dan kekurangan gizi, tapi di sisi lain juga muncul kasus gizi berlebih. Belum lagi masalah kekurangan zat penting seperti zat besi dan iodium. Situasi inilah yang sering disebut sebagai beban gizi ganda, bahkan kini berkembang menjadi tiga lapis persoalan.
Di tengah kondisi itu, MBG hadir sebagai intervensi yang langsung menyasar kelompok rentan. Tidak hanya siswa sekolah, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Tujuannya jelas, memastikan kebutuhan gizi terpenuhi sejak dini, sekaligus mendorong anak-anak lebih siap belajar dan berkembang.
Namun, pemerintah tidak ingin program ini berhenti pada pembagian makanan. Sukadiono menekankan pentingnya dampak ekonomi yang ikut bergerak. Artinya, bahan pangan yang digunakan sebaiknya berasal dari daerah sendiri. Di sinilah peran pemerintah daerah menjadi krusial, mulai dari memetakan potensi komoditas lokal, seperti perikanan dan hasil pertanian, sampai memastikan pasokannya bisa berkelanjutan.
Pendekatan ini bukan tanpa alasan. Ketika rantai pasok melibatkan petani dan pelaku usaha lokal, manfaat program akan terasa lebih luas. Bukan hanya penerima bantuan yang merasakan, tetapi juga ekonomi daerah ikut berputar.
Secara nasional, jangkauan MBG sudah cukup besar, menyentuh puluhan juta peserta didik. Namun, pekerjaan rumah masih ada, terutama soal kualitas layanan. Salah satu indikatornya adalah sertifikat laik higiene sanitasi untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jika secara nasional sudah lebih dari setengah yang memenuhi standar, di Banten angkanya masih sekitar seperempat.
Angka ini jadi catatan penting. Sebab, kualitas makanan tidak hanya dilihat dari kandungan gizinya, tapi juga dari keamanan dan kebersihannya. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar layak konsumsi.
Rapat koordinasi ini juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga lembaga terkait. Pesannya jelas, program sebesar MBG tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri. Butuh kerja sama yang rapi agar tujuan besarnya tercapai.
Di titik ini, arah kebijakan mulai terlihat. MBG bukan hanya soal memberi makan, tapi tentang bagaimana negara membangun sistem pangan yang sehat, kuat, dan berpihak pada masyarakatnya sendiri.