Navaswara.com – Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) mengumumkan rencana pencetakan tanda tangan Presiden Donald Trump pada uang kertas dolar AS.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebut langkah tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap pencapaian negara dan kepemimpinan Trump.
“Tidak ada cara yang lebih tepat untuk memperingati pencapaian bersejarah bangsa kita selain melalui mata uang yang memuat namanya,” ujar Bessent, belum lama ini.
Rencana ini juga dikaitkan dengan peringatan 250 tahun berdirinya Amerika Serikat.
Jika terealisasi, ini akan menjadi pertama kalinya dalam sejarah AS tanda tangan presiden yang masih menjabat dicetak pada uang kertas resmi.
Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya Trump meninggalkan jejak personal dalam berbagai aspek pemerintahan federal.
Selain uang kertas, pemerintah AS juga disebut tengah menyiapkan berbagai produk peringatan lain yang menampilkan sosok Trump.
Sebelumnya, komisi seni yang ditunjuk Trump telah menyetujui desain koin emas peringatan yang menggambarkan dirinya berdiri di balik meja kerja.
Meski demikian, sejumlah rencana itu berpotensi menghadapi hambatan hukum. Saat ini, terdapat aturan yang melarang pencantuman gambar presiden yang masih hidup atau mantan presiden pada mata uang resmi AS.
Seorang presiden baru dapat ditampilkan pada koin setidaknya dua tahun setelah wafat. Namun, aturan tersebut tidak sepenuhnya melarang kemunculan figur presiden dalam koin peringatan.
Menanggapi hal ini, anggota Partai Demokrat di Kongres mengajukan rancangan undang-undang baru untuk melarang presiden yang masih hidup atau sedang menjabat tampil dalam mata uang AS dalam bentuk apa pun.
Di sisi lain, selama masa jabatan keduanya, pemerintahan Trump memang gencar menempelkan identitasnya pada berbagai program pemerintah.
Beberapa di antaranya termasuk peluncuran platform obat resep bertajuk TrumpRx serta program “Trump Gold Card” yang menawarkan izin tinggal dan kerja di AS, sekaligus jalur menuju kewarganegaraan bagi peserta tertentu.
Nama dan gambar Trump juga dilaporkan muncul di sejumlah kartu tahunan taman nasional hingga papan nama gedung pemerintah, termasuk di kawasan United States Institute of Peace.
Langkah-langkah ini memicu perdebatan publik terkait batas antara simbol negara dan personalisasi kekuasaan oleh pejabat yang sedang menjabat.