Navaswara.com — Riuh tepuk tangan wisudawan belum sepenuhnya reda ketika pesan penting itu disampaikan. Di balik kebanggaan kelulusan, terselip tanggung jawab baru yang tak kalah besar, menjaga ruang digital tetap sehat di tengah derasnya arus informasi yang kian tak terbendung.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa negara hadir untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko di ruang digital. Dalam kesempatan inspiring speech pada wisuda Telkom University di Bandung, Jawa Barat, Sabtu 25 April 2026, ia mendorong lulusan perguruan tinggi menjadi penjaga ruang digital nasional sekaligus agen perubahan di tengah masyarakat.
Meutya menekankan bahwa tantangan utama di era digital bukan lagi pada akses informasi, melainkan kualitasnya. Banjir informasi yang tidak diimbangi literasi memadai berpotensi memicu misinformasi yang merugikan masyarakat luas.
“Di era post truth, tantangan kita bukan lagi pada akses informasi, tetapi pada kualitasnya. Karena itu, para wisudawan harus bisa berperan sebagai agen perubahan dan menjadi pandu literasi digital di daerahnya masing masing,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa misinformasi kini menjadi isu global, sebagaimana tercatat dalam laporan World Economic Forum. Dengan jumlah pengguna internet Indonesia yang mencapai ratusan juta serta tingginya durasi penggunaan, risiko paparan konten negatif semakin besar.
Untuk itu, pemerintah terus mengambil langkah strategis melalui regulasi adaptif, termasuk kebijakan pembatasan akses platform digital berisiko bagi anak di bawah usia 16 tahun dalam PP TUNAS. Kebijakan ini ditujukan untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif teknologi, mulai dari adiksi digital hingga konten berbahaya.
“Kami ingin para lulusan juga menjadi duta Tunas yang membantu menjaga anak anak kita agar mendapatkan manfaat terbaik dari ruang digital,” tegas Meutya.
Lebih lanjut, ia menilai tingginya adopsi teknologi di Indonesia merupakan kekuatan sekaligus tantangan. Di satu sisi menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi, namun di sisi lain menuntut penguatan literasi digital, kesadaran etika, serta tanggung jawab dalam penggunaan teknologi, termasuk kecerdasan artifisial.
Menurutnya, pengelolaan ruang digital harus berlandaskan prinsip kehati hatian, keamanan, transparansi, dan orientasi pada kepentingan manusia. Regulasi yang ketat dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan masyarakat.
“Kita harus memastikan adopsi teknologi diikuti rasa tanggung jawab, etika, dan keamanan tanpa menghambat inovasi,” katanya.
Dalam konteks sosial dan ekonomi, ruang digital yang sehat menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi digital nasional. Kepercayaan publik terhadap ekosistem digital akan mendorong aktivitas ekonomi, inovasi, serta membuka peluang lebih luas bagi generasi muda, termasuk pelaku usaha berbasis teknologi.
Meutya juga mengajak para lulusan untuk menjadi bagian dari solusi atas berbagai tantangan digital, seperti kecanduan teknologi, manipulasi algoritma, hingga penyebaran konten yang merusak nilai sosial dan budaya.
“Negara tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen, termasuk para lulusan muda, untuk menjaga ruang digital kita tetap sehat,” ujarnya.
Menutup pesannya, Meutya menegaskan bahwa kelulusan bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab baru. Para lulusan diharapkan hadir di tengah masyarakat dengan membawa peran strategis, menjaga ruang digital Indonesia tetap aman, beretika, dan berdaya saing di masa depan.