Navaswara.com – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendorong pengelola geopark dan para pemangku kepentingan mempersiapkan secara optimal proses revalidasi Geopark Indonesia oleh UNESCO Global Geoparks (UGGp) yang akan berlangsung pada 2026.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengungkapan, proses revalidasi dan validasi Aspiring UGGp tahun ini merupakan momentum penting bagi pengembangan geopark di Indonesia.
“Geopark bukan sekadar destinasi wisata, tetapi ekosistem yang menjaga keseimbangan antara konservasi, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab,” kata Widiyanti, belum lama ini.
Tiga Peran Strategis Geopark
Widiyanti menjelaskan, geopark memiliki tiga peran utama dalam pengembangan sektor pariwisata nasional.
Pertama, sebagai destinasi wisata berbasis alam dan ilmu pengetahuan. Kedua, sebagai penggerak ekonomi masyarakat lokal. Ketiga, sebagai model pengembangan pariwisata berkelanjutan yang mengintegrasikan pelestarian alam dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pengembangan geopark juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam membangun destinasi pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing global.
Upaya tersebut juga mendukung target pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029.
Widiyanti menegaskan status UNESCO Global Geopark bukan hanya simbol pengakuan internasional, tetapi juga mencerminkan komitmen dalam mengelola warisan geologi, budaya, dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.
Karena itu, proses revalidasi harus dimaknai sebagai evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pengelolaan kawasan geopark, efektivitas program, serta sinergi lintas sektor yang telah dibangun.
Geopark, sambungnya, juga menjadi salah satu pilar penting dalam diversifikasi atraksi pariwisata Indonesia.
Bahkan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menargetkan Indonesia memiliki 17 UNESCO Global Geopark pada 2029.
Koordinasi Persiapan Revalidasi
Untuk mempersiapkan proses tersebut, Kemenpar telah menggelar rapat koordinasi persiapan revalidasi UGGp dan validasi Aspiring UGGp secara daring pada Kamis (5/3).
Rapat ini bertujuan menyatukan langkah strategis antar pemangku kepentingan, termasuk pembagian peran dan penyusunan lini masa kerja yang terukur.
Widiyanti menegaskan, seluruh persiapan harus dilakukan secara terencana dan kolaboratif oleh pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait.
Dengan sinergi yang kuat, pemerintah berharap geopark yang telah diakui UNESCO dapat mempertahankan status green card, sekaligus mendorong geopark yang sedang dalam proses pengajuan memperoleh pengakuan global.
“Kita optimistis dapat mempertahankan status green card geopark yang telah terdaftar, sekaligus mendorong aspiring geopark Bojonegoro dan Ranah Minang Silokek untuk memperoleh pengakuan sebagai bagian dari UNESCO Global Geoparks tahun ini,” tutup Widiyanti.