Navaswara.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero) tetap aman di tengah penataan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor batu bara.
Bahlil mengatakan, pemerintah saat ini tengah menata RKAB batu bara dan nikel untuk menyelaraskan rencana produksi dengan kebutuhan pasar, baik domestik maupun global. Langkah ini dilakukan guna menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan sekaligus stabilitas harga.
“RKAB untuk batubara dan nikel itu memang kita lagi tata, kita melakukan penyesuaian. Kenapa kita menata? Karena memang ini kita hitung betul antara supply dan demand. Idealnya adalah batubara kita produksi banyak, volumenya besar, tapi harganya juga harus bagus,” ujar Bahlil dalam Keterangan Pers di Jakarta, Selasa (3/3).
Ia menjelaskan, Indonesia saat ini memproduksi sekitar 500–550 juta ton batu bara per tahun, atau sekitar 43% dari kebutuhan global yang diperkirakan mencapai 1,3 miliar ton. Namun, harga batu bara dunia tetap mengikuti mekanisme pasar internasional.
“Kita menyuplai kurang lebih sekitar 500 sampai 550 juta ton. Tapi apa yang terjadi? Harganya bukan kita yang mengendalikan, harganya di luar yang mengendalikan. Idealnya harganya bagus karena supply dan demand, (faktanya) supply besar, demand sedikit, maka harganya jadi kurang,” terangnya.
Menurut Bahlil, penataan RKAB bertujuan menjaga keseimbangan antara volume produksi dan nilai ekonomi yang diperoleh pelaku usaha, tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan.
Ia menegaskan, sumber daya alam merupakan aset strategis yang harus dikelola secara bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan hingga generasi mendatang.
Terkait kebutuhan dalam negeri, khususnya untuk pembangkit listrik, Bahlil memastikan pasokan bagi PLN dalam kondisi aman.
“Untuk kebutuhan PLN, saya pastikan sampai dengan bulan Maret-April, no issue,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Bahlil, terus memantau pasokan batu bara domestik dengan memperhatikan kualitas dan harga yang kompetitif agar kebutuhan nasional terpenuhi sekaligus menjaga iklim usaha tetap kondusif.