Navaswara.com – Kenaikan biaya kesehatan, rendahnya literasi masyarakat, serta kesenjangan akses layanan masih menjadi tantangan nyata di Indonesia. Banyak masalah kesehatan sebenarnya dapat dicegah sejak awal, namun kerap terabaikan akibat minimnya pemahaman dan paparan informasi yang keliru. Kelompok berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling terdampak, sementara upaya pencegahan belum sepenuhnya menjadi kebiasaan sehari-hari.
Temuan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam Health Inclusivity Index yang dipaparkan Haleon, dengan Indonesia masuk sebagai salah satu negara yang dinilai memiliki potensi besar dalam penguatan pencegahan. Donny Wahyudi, Corporate Affairs Lead South East Asia & Taiwan Haleon, menyampaikan bahwa akses pencegahan yang lebih baik, terutama pada kesehatan gigi dan mulut, dapat menekan biaya kerusakan gigi hingga 7,4 miliar dolar AS. “Bahkan jika inisiatif ini ditargetkan berdasarkan tingkat pendapatan, dengan kelompok berpenghasilan terendah sebagai prioritas, potensi penghematannya bisa mencapai 12,8 miliar dolar AS,” ujarnya.
Donny juga menyoroti hubungan kesehatan gusi dengan diabetes tipe 2 yang masih kerap diabaikan. Ia menyebutkan bahwa biaya kesehatan akibat diabetes tipe 2 di Indonesia diperkirakan mencapai 9 miliar dolar AS dalam sepuluh tahun ke depan. “Dengan meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan gusi dan kesehatan mulut secara menyeluruh, penghematan biaya kesehatan bisa mencapai 1,5 miliar dolar AS, dan dampaknya paling besar dirasakan oleh kelompok berpenghasilan rendah,” kata Donny.
Selain itu, osteoporosis menjadi perhatian lain, terutama di kalangan lansia dan perempuan. Biaya kesehatan akibat kondisi ini mencapai sekitar 2,1 miliar dolar AS per tahun. Menurut Donny, edukasi yang tepat dapat menurunkan risiko patah tulang panggul dan tulang belakang, dengan potensi penghematan hingga 20 persen per tahun jika intervensi dilakukan secara konsisten. Ia menegaskan bahwa peluang terbesar Indonesia terletak pada pencegahan. “Pengetahuan itu jauh lebih murah dibandingkan penanganan. Prinsip mencegah lebih baik dari mengobati sangat relevan dengan kondisi kita,” ujarnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan perspektif pemerintah. Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi Kementerian Kesehatan RI, Dita Noviandi Sugandi Argandi Reja, mengapresiasi kajian yang melibatkan Indonesia dalam Health Inclusivity Index. Ia menilai pendekatan inklusivitas kesehatan sejalan dengan prinsip no one left behind yang menjadi pijakan transformasi kesehatan nasional. “Investasi kesehatan adalah fondasi bagi produktivitas bangsa. Masyarakat yang sehat akan meminimalkan kehilangan hari kerja dan memperkuat daya saing ekonomi,” katanya.
Literasi Kesehatan Sebagai Kunci Inklusivitas
Dari sisi akademik, persoalan literasi kesehatan dinilai masih menjadi tantangan mendasar. Dr. Wahyu Septiono dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menyebutkan bahwa literasi kesehatan tidak berhenti pada edukasi semata. “Literasi kesehatan bukan sekadar soal edukasi, tetapi tentang bagaimana seseorang memahami kondisi dirinya, tahu harus berbuat apa saat sakit, dan mampu memilah informasi kesehatan yang benar,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa derasnya arus informasi digital membuat banyak orang menerima pesan kesehatan tanpa memeriksa sumbernya, sehingga keputusan yang diambil sering kali tidak tepat.
Menurut Wahyu, tantangan literasi ini juga dipengaruhi faktor sosial dan budaya, termasuk pola pengambilan keputusan dalam keluarga. Selama kesehatan masih dianggap semata urusan sektor kesehatan, berbagai hambatan akan terus muncul di lapangan. Karena itu, pendekatan lintas sektor dan pelibatan komunitas menjadi kunci agar pesan kesehatan dapat diterima dan dijalankan secara lebih luas.
Donny menegaskan bahwa inklusivitas kesehatan tidak dapat dijalankan oleh satu pihak saja. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil diperlukan untuk mempercepat dampak. Haleon sendiri menjalankan sejumlah program berbasis komunitas melalui berbagai merek untuk memperluas akses edukasi dan layanan dasar kesehatan, khususnya di wilayah yang masih kurang terjangkau.
Diskusi ini menegaskan bahwa peningkatan literasi, pencegahan yang terarah, serta kolaborasi lintas pihak dapat menekan biaya kesehatan nasional sekaligus membuka ruang bagi alokasi sumber daya ke kebutuhan kesehatan lainnya. Bagi Indonesia, langkah tersebut menjadi kunci untuk membangun sistem kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.