Navaswara.com — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya langkah cepat dan menyeluruh untuk menjamin keamanan bangunan sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikan saat memimpin Rapat Tingkat Menteri bertema Strategi Penjaminan Kualitas Bangunan Sekolah dan Pesantren di Seluruh Indonesia, yang digelar di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Jumat (10/10/2025).
Dalam arahannya, Menko PMK menyampaikan apresiasi kepada Basarnas, BNPB, dan seluruh pihak yang telah bekerja maksimal dalam penanganan berbagai insiden bangunan pendidikan yang terjadi belakangan ini. Ia menilai, setiap peristiwa tersebut harus dijadikan momentum untuk memperkuat sistem pengawasan dan penjaminan mutu bangunan pendidikan di Indonesia.
“Ini adalah momentum untuk memperbaiki. Kita harus menjamin keamanan semua bangunan pendidikan, tanpa terkecuali — baik yang baru maupun yang sudah berusia puluhan tahun,” ujar Pratikno.
Menko PMK menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis lintas kementerian dan lembaga untuk ditindaklanjuti secara nasional. Salah satu prioritas utama adalah pelaksanaan evaluasi keamanan struktur bangunan secara masif di seluruh wilayah Indonesia.
Asesmen tersebut akan dilakukan melalui tiga tahap: asesmen mandiri, asesmen teknis awal, dan asesmen teknis mendalam, yang dirancang agar proses berjalan bertahap dan terukur.
“Asesmen harus menyeluruh dan tidak pilih-pilih, karena ini menyangkut keselamatan santri, guru, dan seluruh warga pendidikan,” tegasnya.
Pratikno menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, terutama peran aktif pemerintah daerah dalam pelaksanaan asesmen dan pengawasan di lapangan. Kondisi bangunan pendidikan yang sangat beragam di setiap daerah membutuhkan pendekatan spesifik dan koordinasi intensif.
“Pemerintah daerah harus mengambil peran utama. Mereka yang paling memahami kondisi bangunan di wilayahnya,” jelasnya.
Selain pemerintah daerah, Kemenko PMK juga akan menggandeng perguruan tinggi yang memiliki keahlian di bidang konstruksi, teknik sipil, dan keselamatan bangunan untuk berpartisipasi sebagai tenaga ahli. Menurut Pratikno, keterlibatan akademisi dan praktisi akan memperkuat akurasi hasil asesmen dan mempercepat tindak lanjut di lapangan.
“Kami akan merangkul perguruan tinggi dan para ahli konstruksi. Mereka memiliki kapasitas profesional untuk memastikan evaluasi berjalan kredibel dan efektif,” tambahnya.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi, Kemenko PMK juga akan bekerja sama dengan Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sinergi ini diharapkan mampu memastikan agar kebijakan yang dirumuskan tidak berhenti di tataran wacana, tetapi benar-benar diimplementasikan di lapangan secara berkelanjutan.
Turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Agama Nassarudin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafi’i, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.