Navaswara.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan Georgetown SFS Asia Pacific (GSAP) untuk memperkuat riset kebijakan pembangunan kota.
Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kepala Bappeda DKI Jakarta Atika Nur Rahmania dan Founding Rector Georgetown SFS Asia Pacific Prof. Yuhki Tajima.
Kerja sama ini bertujuan mendorong perumusan kebijakan publik yang lebih berbasis data dan penelitian. Selain itu, kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat mendukung upaya Jakarta untuk menjadi salah satu Top 50 Global Cities pada 2030.
Melalui kemitraan ini, kedua pihak akan bekerja sama dalam pelaksanaan riset kebijakan pembangunan, pemanfaatan data dan informasi penelitian, serta publikasi dan diseminasi hasil riset kepada para pemangku kepentingan.
Atika mengatakan, kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat proses perumusan kebijakan pembangunan Jakarta agar semakin berbasis data dan penelitian.
“Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat proses perumusan kebijakan pembangunan Jakarta yang lebih berbasis data dan penelitian, sehingga mampu menjawab tantangan perkotaan secara lebih efektif dan berkelanjutan,” ujar Atika.
Sementara itu, Prof. Yuhki Tajima menilai kolaborasi antara pemerintah dan institusi akademik menjadi langkah penting untuk menghasilkan kebijakan publik yang lebih kuat.
“Kemitraan ini membuka ruang pengembangan kebijakan berbasis riset melalui pendekatan ilmiah dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan,” kata Tajima.
Dalam implementasinya, Pemprov DKI Jakarta akan menyediakan data yang relevan, memfasilitasi koordinasi dan perizinan, serta mendukung pelaksanaan riset.
Di sisi lain, GSAP akan melaksanakan penelitian, menyusun laporan serta rekomendasi kebijakan, dan memberikan kontribusi keahlian akademik untuk mendukung penguatan penelitian di Jakarta.
Kedua pihak juga berkomitmen menjaga independensi akademik dalam setiap proses penelitian guna memastikan integritas metode, analisis, serta hasil riset yang dihasilkan.
Kemitraan strategis ini akan berlangsung selama lima tahun. Melalui kolaborasi tersebut, Bappeda DKI Jakarta dan GSAP diharapkan dapat memperkuat ekosistem kebijakan publik berbasis bukti sekaligus mendorong inovasi dalam tata kelola pembangunan perkotaan di Jakarta.