Navaswara.com – Setiap musim mudik tiba, layar pencarian tiket berubah jadi ruang cemas. Harga penerbangan dari Jakarta ke Indonesia Timur bisa menembus belasan juta rupiah per tiket atau per pax. Pada waktu yang sama, tiket ke Singapura atau Kuala Lumpur justru tampil lebih ramah di kantong.
Ironi ini sulit diterima akal sehat. Pulang kampung yang sarat makna sosial terasa semakin berat dijangkau. Sementara perjalanan rekreasi lintas negara kerap terlihat lebih masuk hitungan.
Masalahnya tidak berdiri di ruang hampa. Rute domestik saat ini ditopang kapasitas yang belum sepenuhnya pulih sejak pandemi. Pemain utama seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Citilink tetap menghadapi tekanan biaya berbasis dolar AS dari sewa pesawat hingga perawatan. Ketika permintaan melonjak menjelang hari raya, harga bergerak cepat mendekati batas atas tarif.
Di sisi lain, rute internasional hidup dalam kompetisi yang jauh lebih agresif. Maskapai seperti AirAsia dan Singapore Airlines berlomba menggelar promo demi menjaga keterisian kursi. Perbedaan dinamika pasar inilah yang menciptakan jurang harga yang terasa tidak adil.
Indonesia adalah negara kepulauan. Bagi banyak warga, pesawat bukan pilihan gaya hidup, melainkan satu-satunya moda realistis untuk bertemu keluarga. Ketika ongkos mudik melonjak, yang terdampak bukan hanya rencana perjalanan, tetapi juga perputaran ekonomi daerah dan rasa keterhubungan sosial.
Daripada membiarkan harga melonjak setiap musim puncak, pemerintah dapat meninjau ulang komponen biaya seperti pajak avtur dan Passenger Service Charge pada periode mudik. Insentif musiman memberi ruang napas bagi maskapai sekaligus menjaga tarif tetap masuk akal bagi publik.
Persaingan pun perlu dibuka lebih luas. Pasar yang tertutup hanya memelihara harga tinggi. Transparansi slot bandara dan akses rute padat akan mendorong masuknya pemain baru serta menambah kapasitas kursi. Ketika suplai bertambah, tekanan harga lebih terkendali dan publik memiliki pilihan. Saat kursi melimpah, harga tak lagi mendikte publik, dan pilihan bukan lagi kemewahan.
Negara juga memiliki ruang untuk hadir melalui subsidi terbatas pada rute vital atau koordinasi penambahan penerbangan ekstra. Mudik memiliki dimensi sosial yang tidak bisa sepenuhnya dilepas pada mekanisme pasar. Hal ini guna menjaga denyut sosial mudik agar tidak tercekik mekanisme pasar yang buta.
Transparansi komposisi tarif perlu diperhatikan menjadi kunci, agar publik memahami ke mana uang mereka dibayarkan. Keterbukaan membangun kepercayaan sekaligus memaksa semua pihak bekerja lebih efisien.
Jika tiket pulang kampung terus terasa lebih mahal daripada tiket berlibur ke luar negeri, maka yang perlu dibenahi bukan tradisi mudiknya, melainkan struktur kebijakan penerbangannya.