Navaswara.com – Indonesia resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026. Penetapan ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dilakukan dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026 di Jenewa. Indonesia dipilih melalui mekanisme kawasan Asia-Pacific Group (APG) dan menjadi satu-satunya kandidat yang diajukan kelompok tersebut.
Kementerian Luar Negeri menyebut penetapan ini merupakan hasil dari upaya diplomasi Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan di berbagai forum internasional. Perwakilan RI di luar negeri turut dilibatkan dalam proses pencalonan hingga penetapan resmi.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sepanjang 2026, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses kerja Dewan HAM PBB.
Kementerian Luar Negeri menegaskan Indonesia akan menjalankan presidensi secara imparsial, objektif, dan inklusif. Indonesia juga berkomitmen mendorong dialog lintas kawasan serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pembahasan isu HAM global.
Presidensi Indonesia mengusung tema A Presidency for All. Tema ini menekankan upaya memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, serta menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral.
Presiden Dewan HAM PBB merupakan jabatan yang pertama kali diemban Indonesia sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006. Sebelumnya, Indonesia tercatat enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB.