Navaswara.com – Gelombang banjir bandang yang meluluhlantakkan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025 merenggut lebih dari 600 jiwa serta memaksa ribuan warga kehilangan rumah dalam hitungan jam. Tragedi ini bukan kejadian alam biasa karena akar persoalannya tampak jelas pada kerusakan kawasan hulu yang semakin meluas. Deforestasi Indonesia pada 2024 mencapai 175,4 ribu hektare dan angka itu telah mengubah peringatan menjadi kenyataan pahit yang kita saksikan bersama.
Akar Masalah yang Mengoyak Hutan
Hutan yang seharusnya menjadi penjaga air berubah menjadi hamparan tanah terbuka akibat penggundulan sistematis. Dalam sepuluh tahun terakhir, sekitar 1,4 juta hektare hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hilang karena aktivitas ratusan perusahaan tambang, perkebunan sawit, dan proyek pembangunan. Data terbaru menunjukkan wilayah Sumatera kehilangan sekitar 222 ribu hektare hutan alam hanya dalam periode 2023–2024. Kalimantan pun tidak lebih baik karena deforestasi pada 2024 mencapai 129.896 hektare terutama untuk konsesi kebun kayu dan tambang nikel.
Ekspansi perkebunan, pertambangan, pembalakan, dan pembangunan tanpa perhitungan ekologis terus menekan bentang alam. Banyak aktivitas ini berjalan legal lewat sistem perizinan yang longgar sehingga kerusakan berlangsung tanpa henti.
Dampak yang Terasa di Kehidupan Nyata
Ketika hutan runtuh fungsinya pun ikut hilang. Penyerapan air melemah dan tanah kehilangan penyangganya sehingga aliran permukaan meningkat tajam saat hujan ekstrem. Banjir bandang dan longsor pun muncul bersamaan. Rekaman banjir yang membawa gelondongan kayu dengan bekas potongan jelas menunjukkan adanya aktivitas penebangan intensif di kawasan hulu. Ini bukan kejadian acak karena jejak kerusakannya terlihat nyata di setiap arus yang membawa sisa batang kayu itu.
Dampaknya tidak hanya mengguncang ekologi, tetapi juga kehidupan manusia yang berada di bawahnya. Ratusan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan masyarakat yang kehilangan rumah adalah konsekuensi yang sulit ditebus. Sebanyak 62 persen deforestasi bahkan terjadi di habitat delapan megafauna penting, termasuk orangutan Kalimantan dan harimau Sumatera, yang kini berada dalam tekanan besar.
Lingkaran Krisis yang Terus Mengencang
Deforestasi mempercepat pelepasan karbon dan memperburuk perubahan iklim. Cuaca ekstrem pun semakin sering terjadi dan pada lanskap yang rapuh, setiap hujan deras berubah menjadi bencana. Tragedi banjir Sumatera 2025 menggambarkan bagaimana kerusakan yang dilakukan manusia memperbesar risiko hingga menimbulkan kehancuran yang tak bisa dihentikan.
Desakan yang Tak Bisa Ditunda
Pemerintah perlu menegakkan langkah tegas untuk menghentikan deforestasi. Moratorium izin baru di daerah rawan harus diberlakukan secara ketat serta disertai penegakan hukum terhadap pembalakan dan operasi ilegal. Rehabilitasi kawasan yang rusak harus menjadi program jangka panjang yang terukur, bukan sekadar simbol kerja pemerintah.
Dunia usaha pun memegang tanggung jawab besar. Prinsip keberlanjutan harus dijadikan landasan pengelolaan, bukan hanya jargon laporan tahunan. Program sosial perusahaan sebaiknya berfokus pada pemulihan hutan dan perlindungan keanekaragaman hayati agar dampak restoratif benar-benar terasa.
Kesadaran kolektif menjadi kunci. Tragedi 2025 seharusnya menjadi pengingat bahwa hutan bukan aset yang bisa diganti kapan pun, melainkan ruang hidup yang melindungi kita. Jika kita terus menunda langkah, risiko bencana yang lebih besar akan menghampiri. Hutan menjaga hidup kita dan sudah waktunya kita menjaga mereka kembali.