Navaswara.com — Di tengah derasnya arus digital yang mengubah hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat, makna bela negara kini memasuki babak baru. Jika pada masa lalu ancaman terhadap bangsa identik dengan agresi militer dan konflik bersenjata, hari ini tantangan hadir dalam bentuk yang jauh lebih halus, namun memiliki dampak yang tidak kalah besar. Disinformasi, perang narasi, infiltrasi ideologi, polarisasi sosial, hingga perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menjadi bagian dari dinamika yang harus dihadapi Indonesia dalam menjaga ketahanan nasional.
Pandangan tersebut menjadi benang merah dalam rangkaian Pelantikan Dewan Pengurus Pusat, Focus Group Discussion (FGD), dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Gerakan Bela Negara Indonesia (GBNI) yang diselenggarakan di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ), Kampus Pondok Labu, Jakarta Selatan, Sabtu (15/8/2026). Kegiatan yang menghadirkan akademisi, praktisi, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, hingga pengurus GBNI dari berbagai daerah itu menjadi momentum penting untuk merumuskan arah baru pendidikan bela negara yang lebih relevan dengan perubahan zaman.
Bagi UPNVJ, forum tersebut bukan sekadar menjadi agenda seremonial organisasi. Sebagai perguruan tinggi yang dikenal dengan identitas Kampus Bela Negara, UPNVJ memanfaatkan forum ini sebagai ruang intelektual untuk melahirkan gagasan sekaligus langkah strategis dalam memperkuat ketahanan bangsa melalui pendidikan.
Rektor UPNVJ, Prof. Dr. Anter Venus, M.A., Comm., menegaskan bahwa bentuk ancaman terhadap Indonesia telah mengalami transformasi yang sangat signifikan. Menurutnya, bela negara saat ini tidak lagi hanya dipahami sebagai kesiapan menghadapi peperangan secara fisik, melainkan juga kemampuan masyarakat menghadapi perang kognisi, pertarungan narasi, penyebaran ideologi yang menyesatkan, hingga tantangan yang lahir dari perkembangan teknologi digital dan AI.
Fenomena tersebut dinilai semakin nyata ketika ruang digital menjadi arena utama masyarakat memperoleh informasi. Dalam hitungan detik, jutaan informasi beredar melalui media sosial maupun berbagai platform digital. Di balik kemudahan tersebut, muncul risiko penyebaran berita palsu, manipulasi opini publik, hingga pembentukan persepsi yang dapat memengaruhi stabilitas sosial dan kehidupan berbangsa.
Karena itu, menurut Venus, pendidikan bela negara perlu mengalami perubahan orientasi. Penguatan ketahanan nasional tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan militer ataupun wawasan kebangsaan secara normatif. Yang dibutuhkan adalah masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir kritis, literasi digital yang baik, kecakapan memilah informasi, serta kesadaran ideologi yang kuat agar mampu menghadapi berbagai bentuk ancaman nonfisik yang berkembang di era digital.
Berangkat dari pemikiran tersebut, UPNVJ bersama Gerakan Bela Negara Indonesia mulai menyusun sebuah pedoman dan kurikulum pendidikan bela negara yang diharapkan dapat menjadi acuan nasional. Penyusunan kurikulum ini menjadi salah satu hasil penting dari FGD yang digelar dalam rangkaian Mukernas GBNI.
Berbeda dengan pendekatan yang selama ini dikenal, kurikulum tersebut dirancang tidak hanya berisi materi kebangsaan semata. Dokumen tersebut akan mengatur secara komprehensif mengenai tujuan pendidikan, materi pembelajaran, metode pelatihan, durasi kegiatan, kualifikasi pengajar, lembaga penyelenggara, pola kemitraan, hingga mekanisme pendanaan sehingga dapat diterapkan secara sistematis di berbagai daerah di Indonesia.
Lebih jauh lagi, konsep pendidikan bela negara yang sedang dirancang tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa atau lingkungan perguruan tinggi. Kurikulum tersebut diharapkan mampu menjangkau masyarakat luas, termasuk sekolah, organisasi kepemudaan, pemerintah daerah, hingga masyarakat desa.
Dalam implementasinya nanti, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Karang Taruna, sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, maupun komunitas lokal dipandang memiliki peran strategis dalam membangun budaya bela negara sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Pendekatan kolaboratif tersebut diyakini akan membuat pendidikan bela negara lebih membumi, dekat dengan kehidupan masyarakat, sekaligus mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
UPNVJ sendiri memiliki pengalaman panjang dalam mengembangkan pendidikan bela negara melalui Pusat Kajian Bela Negara. Salah satu pendekatan yang telah dikembangkan adalah Aktualisasi Bela Negara (ABN), yaitu model pembelajaran yang tidak berhenti pada teori, tetapi mendorong mahasiswa dan masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari.
Nilai tersebut diwujudkan melalui berbagai program berbasis masyarakat seperti Desa Bela Negara, Desa Digital, Desa Literasi, Desa Wisata, Desa Antikorupsi, hingga Desa Bhinneka Tunggal Ika. Pendekatan ini menunjukkan bahwa bela negara bukan sekadar aktivitas seremonial atau simbolik, melainkan bagian dari proses membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia yang adaptif terhadap perubahan sosial maupun teknologi.
Di sisi lain, Mukernas GBNI juga menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi secara nasional. Pelantikan pengurus baru tidak dimaknai sebagai akhir dari proses pembentukan kepengurusan, melainkan sebagai awal penyusunan program kerja yang lebih konkret. Forum tersebut menghasilkan kesamaan pandangan mengenai pentingnya membangun jejaring nasional yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga komunitas lokal sebagai mitra strategis dalam memperluas gerakan bela negara di seluruh Indonesia.
Kolaborasi antara GBNI dan UPNVJ juga memperlihatkan bagaimana dunia akademik dapat mengambil peran yang lebih besar dalam menjawab persoalan kebangsaan. Perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga menghadirkan pemikiran, riset, metode pembelajaran, dan model pemberdayaan masyarakat yang dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan nasional.
Pada akhirnya, gagasan yang lahir dari Kampus Bela Negara ini membawa pesan bahwa mempertahankan Indonesia di era digital membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan fisik. Bangsa ini memerlukan warga negara yang cerdas, kritis, memiliki literasi digital yang baik, berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, serta mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab.
Ketika perang tidak lagi selalu berlangsung di medan tempur, melainkan di ruang informasi, media sosial, dan teknologi kecerdasan buatan, maka bela negara pun harus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Langkah UPNVJ bersama Gerakan Bela Negara Indonesia menyusun pedoman dan kurikulum nasional menjadi sinyal bahwa penguatan karakter kebangsaan kini memasuki fase baru yang lebih adaptif, lebih kolaboratif, dan lebih relevan dalam menyiapkan masyarakat Indonesia menghadapi tantangan masa depan.