Navaswara.com – Penguatan ekosistem halal tidak lagi dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif, tetapi telah menjadi strategi penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global. Pesan itulah yang ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, saat membuka The 5th Summit of Halal 20 (H20) 2026 di Trans Hotel Cibubur, Jumat (18/9/2026).
Forum halal internasional bertajuk “Bridging Bridges: Connecting Nations and Stronger Partnerships through Global Halal Trade and Economy” tersebut mempertemukan sekitar 230 Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) dan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) dari 48 negara. Kegiatan yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ini menjadi ruang kolaborasi internasional dalam memperkuat perdagangan dan ekonomi halal dunia.
Dalam pidato kuncinya, Pratikno menegaskan bahwa jaminan produk halal memiliki peran strategis di tengah dinamika perdagangan global yang semakin kompetitif. Menurutnya, kepastian kehalalan suatu produk bukan hanya memberikan rasa aman bagi masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga menjadi standar kualitas yang mampu meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk Indonesia.
“Jaminan produk halal bukan sekadar pemenuhan aspek administratif, melainkan sebuah standar kualitas, jaminan keamanan, serta fondasi utama dalam membangun kepercayaan bagi konsumen, baik di tingkat nasional maupun pasar internasional,” ujar Pratikno.
Ia menjelaskan, pemerintah terus berkomitmen memperkuat ekosistem halal sebagai bagian dari prioritas nasional. Dalam konteks tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pengembangan ekosistem halal dipandang mampu memberikan dampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pratikno juga memberikan apresiasi terhadap langkah BPJPH yang dinilai konsisten mempercepat layanan sertifikasi halal, memperluas akses bagi pelaku usaha, serta memberikan pendampingan mulai dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga industri berskala besar.
Menurutnya, keberhasilan membangun industri halal nasional tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar rantai pasok halal Indonesia semakin kuat dan terintegrasi.
“Kita perlu memperkuat kolaborasi dan kerja sama konkret antara lembaga pemeriksa halal, badan akreditasi, hingga jaringan mitra bisnis demi membangun rantai pasok halal yang terintegrasi secara menyeluruh dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Selain memperkuat kolaborasi, Menko PMK juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi sertifikasi halal yang kini menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan daya saing produk nasional. Regulasi tersebut, menurutnya, tidak boleh dipandang sebagai beban tambahan bagi pelaku usaha, melainkan sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas dan memperluas akses pasar internasional.
“Pemenuhan regulasi jaminan produk halal ini sangat krusial untuk meningkatkan daya saing, transparansi, dan daya penetrasi produk-produk lokal kita agar mampu bersaing secara tangguh di pasar global,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hassan memaparkan perkembangan signifikan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia. Hingga 3 Agustus 2026, tercatat sebanyak 3.366.746 pelaku usaha telah memiliki sertifikat halal. Jumlah sertifikat halal yang diterbitkan mencapai 4.293.630, dengan total 14.172.322 produk yang telah tersertifikasi halal.
Angka tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari peningkatan kualitas produk dan perluasan akses pasar, baik di dalam maupun luar negeri.
Forum internasional ini juga mendapat perhatian dari negara-negara sahabat. Deputi Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, turut menyampaikan komitmen negaranya untuk terus memperkuat kerja sama regional dalam pengembangan industri halal.
Menutup sambutannya, Pratikno menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan Halal Summit 2026, termasuk rangkaian Halal Bazaar & Networking yang menjadi wadah mempertemukan pelaku usaha, investor, dan berbagai pemangku kepentingan di sektor industri halal.
Ia berharap kolaborasi yang terbangun dalam forum internasional tersebut mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi halal Indonesia sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam industri halal global.
Pembukaan Halal Summit 2026 turut dihadiri para menteri dan pimpinan kementerian/lembaga, para duta besar negara sahabat, pimpinan lembaga halal internasional, serta perwakilan pelaku usaha dan asosiasi industri dari berbagai negara. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa ekonomi halal kini telah berkembang menjadi sektor strategis yang membutuhkan kerja sama lintas negara demi menciptakan perdagangan global yang lebih inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.