Navaswara.com — Suasana serius namun konstruktif terasa dalam forum evaluasi keuangan daerah yang mempertemukan berbagai kepala daerah dan pemangku kepentingan. Di balik proses audit yang berjalan, tersimpan harapan besar untuk memperkuat tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
Andra Soni menyambut baik pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Ia menilai, proses ini menjadi momentum penting untuk mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti Entry Meeting LKPD 2025 yang digelar di kantor BPK Perwakilan Jakarta, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis 2 April 2026.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 16 pemerintah provinsi bersama ketua DPRD masing-masing serta jajaran BPK daerah, sementara pemerintah kabupaten dan kota lainnya mengikuti secara hibrida. Entry meeting dipimpin oleh Bobby Adhityo Rizaldi.
Menurut Andra Soni, Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk terbuka dan mendukung penuh proses pemeriksaan yang akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Ia memastikan seluruh organisasi perangkat daerah akan bersikap kooperatif selama proses audit berlangsung.
“Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik,” ujarnya.
Sementara itu, Bobby Adhityo Rizaldi menekankan pentingnya penguatan kondisi fiskal daerah agar tata kelola keuangan semakin mandiri dan optimal, terutama dalam mendukung pelayanan publik dan penurunan angka kemiskinan.
Ia juga menyoroti implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagai salah satu aspek penting dalam penilaian kinerja keuangan daerah. Selain itu, pengelolaan aset daerah juga menjadi perhatian utama dalam proses audit.
“Implementasi sistem dan pengelolaan aset harus dimitigasi bersama agar tata kelola semakin baik,” katanya.
Dari perspektif tata kelola pemerintahan, pemeriksaan LKPD oleh BPK menjadi instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Hasil audit tidak hanya menentukan opini keuangan, tetapi juga menjadi dasar perbaikan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Momentum ini diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk semakin transparan, efisien, dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.