Navaswara.com – Pada puncak pandemi COVID-19, Prof. Dr. dr. Dasaad Mulijono, Sp.JP(K), melakukan tindakan intervensi pada enam pasien dengan banyak penyakit penyerta (multipel komorbid) menggunakan strategi revaskularisasi komplit. Bertahun-tahun kemudian, tindakan itu dipersoalkan Dewan Etik PERKI yang diketuai Dr. dr. Muhammad Munawar, Sp.JP(K), dengan tuduhan berlebihan. Pertanyaannya sederhana: apakah risiko tindakan lebih besar daripada manfaatnya? Pertanyaan semacam ini tidak dijawab dengan senioritas atau opini, melainkan dengan hitungan.
Di sinilah kecerdasan buatan (AI) berperan. Teka-teki sudoku yang sering disebut hanya dapat dipecahkan orang ber-IQ di atas 240 diselesaikan AI dalam waktu kurang dari satu menit. Sejak Deep Blue mengalahkan juara dunia Garry Kasparov pada 1997, mesin catur kini jauh melampaui pecatur terbaik dunia. Kekuatan yang sama dapat dipakai untuk menimbang ratusan variabel klinis dan bukti ilmiah secara konsisten, tanpa rasa sungkan, tanpa suka atau tidak suka.
Dengan bantuan AI, Prof. Dasaad memetakan risiko setiap pasien terhadap studi rujukan Motoyama dan rekan (Journal of the American College of Cardiology, 2015) yang mengikuti 3.158 pasien selama rata-rata 3,9 tahun. Studi ini menunjukkan bahwa pasien dengan plak berisiko tinggi (high-risk plaque) mengalami sindrom koroner akut 16,3 persen, dibandingkan 1,4 persen pada pasien tanpa plak tersebut, atau sekitar sepuluh kali lipat. Bila plak rentan disertai penyempitan bermakna, risikonya mendekati 18,8 persen. Lima dari enam pasien memiliki plak rentan; dua di antaranya juga disertai penyempitan lebih dari 70 persen. Satu pasien hanya ditangani dengan balon berlapis obat (drug-coated balloon/DCB) pada penyempitan ulang di dalam stent (in-stent restenosis/ISR) dengan panduan IVUS. Satu pasien lainnya mengalami serangan jantung berulang, tetapi menolak operasi bypass.
Pandemi memperberat taruhannya. Kematian di rumah sakit pada pasien COVID-19 yang mengalami serangan jantung dilaporkan 25 hingga 42,6 persen. Di RSUP Dr. Kariadi Semarang, kematian akibat serangan jantung berat melonjak dari 4,7 persen menjadi 11,7 persen. Ruang kateterisasi dibatasi, ambulans langka, dan pasien positif COVID-19 kerap ditolak rumah sakit.
Hitungannya kemudian menjadi jelas. Risiko kematian bila pasien dibiarkan adalah risiko serangan jantung dikalikan peluang meninggal saat serangan terjadi di masa pandemi: 16,3 persen dikali 25 persen menghasilkan sekitar 4 persen, dan pada kondisi terberat 18,8 persen dikali 42,6 persen menghasilkan sekitar 8 persen. Bandingkan dengan risiko utama tindakan, yaitu penyumbatan stent (stent thrombosis), yang umumnya di bawah 0,5 persen. Bahkan bila setiap kejadian itu dianggap fatal, risiko membiarkan pasien tetap sekitar 8 hingga 16 kali lebih besar daripada risiko tindakan.
Perhitungan yang bagi manusia memerlukan berhari-hari menelaah literatur, menyelaraskan angka, dan memeriksa ulang asumsi statistik dapat diselesaikan AI dalam hitungan menit. AI bahkan membantu mengoreksi kekeliruan yang lazim, yaitu menerapkan faktor pengali pandemi pada angka kejadian serangan jantung, padahal pengali itu semestinya diterapkan pada angka kematian.
Hasil nyatanya sejalan dengan hitungan. Pada keenam pasien tidak terjadi serangan jantung akibat tindakan, tidak ada penyumbatan stent, dan tidak ada penyempitan ulang selama pemantauan yang tersedia. Keenamnya selamat melewati pandemi. Berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) oleh Bareskrim Polri, keenam pasien tetap sehat hingga saat ini. Keenam pasien juga tidak pernah meminta pendapat kedua (second opinion), sehingga dalih Dr. Munawar mengenai second opinion adalah rekayasa. Selain itu, keenam pasien keberatan karena rekam medis mereka digunakan oleh Dr. Munawar dalam perkara etik tanpa persetujuan (consent) dari mereka. Hal ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian.
Bukti terbaru pun berpihak pada pendekatan ini. Uji klinis PREVENT yang terbit di The Lancet (2024) menunjukkan kejadian kardiovaskular mayor sebesar 0,4 persen pada pasien plak rentan yang menjalani tindakan pencegahan, dibandingkan 3,4 persen pada pasien yang hanya diberi obat.
Menurut Prof. Dasaad, menunggu penyempitan melewati 70 persen di tengah badai peradangan pandemi bukanlah sikap netral, melainkan pilihan yang dapat berakibat fatal. Pedoman baku dirancang untuk keadaan normal, bukan untuk sistem kesehatan yang lumpuh.
Tentu, AI tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Hitungan ini harus diperiksa dan dipertanggungjawabkan oleh dokter yang ahli. Namun justru karena itu, AI layak menjadi pembanding netral bagi Dewan Etik maupun Majelis Disiplin Profesi. Angka tidak mengenal senioritas, jabatan, atau persaingan. Bila sebuah keputusan etik bertentangan dengan hitungan ilmiah yang dapat diuji siapa pun, yang perlu ditinjau ulang adalah keputusannya, bukan dokternya.
Prof. Dr. dr. Dasaad Mulijono, Sp.JP(K) (Pemerhati Kebijakan Kesehatan Publik)