Navaswara.com – Di balik hiruk-pikuk Jakarta, aktivitas ekonomi berlangsung hampir tanpa jeda. Ada usaha rumahan yang tumbuh dari ruang keluarga, pedagang di pasar, UMKM yang mulai memanfaatkan teknologi, hingga perusahaan besar yang menggerakkan perekonomian ibu kota. Seluruh aktivitas tersebut kini menjadi bagian dari Pendataan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 atau SE2026.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak masyarakat dan pelaku usaha di Jakarta turut menyukseskan pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi menjadi kunci untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat digunakan pemerintah dalam menyusun kebijakan.
Pramono menyampaikan hal tersebut setelah menerima petugas BPS DKI Jakarta yang melakukan pendataan Sensus Ekonomi 2026, Senin (31/8/2026).
“Petugas BPS yang datang hari ini secara langsung menanyakan sesuai dengan tugas dalam melakukan sensus. Saya menjawab secara apa adanya, sesuai kondisi sebenarnya,” ujar Pramono.
Ia meminta masyarakat yang belum terdata maupun yang masih ragu agar tidak menutup diri terhadap petugas BPS. Menurutnya, data yang diberikan secara benar akan membantu pemerintah memperoleh gambaran kondisi perekonomian Jakarta secara lebih utuh.
“Saya mengimbau kepada masyarakat di Jakarta untuk membantu BPS dalam melakukan tugas mereka, yaitu sensus ekonomi. Saya mengimbau seluruh masyarakat Jakarta untuk memberikan data apa adanya. Jangan tertutup,” tuturnya.
Pramono juga menegaskan informasi yang diberikan masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026 bersifat rahasia. Pendataan tersebut, kata dia, tidak berkaitan dengan perpajakan maupun kepentingan lain di luar kebutuhan statistik.
“Ini betul-betul adalah sensus ekonomi untuk mengetahui potret kondisi dan keadaan di Jakarta. Masyarakat diminta memberikan jawaban apa adanya, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, karena data ini akan menjadi referensi dalam mengambil keputusan,” jelasnya.
Jakarta sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi terbesar di Indonesia memiliki karakter usaha yang sangat beragam. Aktivitas ekonomi tidak hanya berlangsung di pusat bisnis dan kawasan komersial, tetapi juga tumbuh dari rumah, pasar, pertokoan, apartemen, hingga berbagai sentra usaha masyarakat.
Keragaman tersebut membuat pendataan ekonomi menjadi penting agar perkembangan ekonomi Jakarta dapat tergambarkan secara lebih menyeluruh, termasuk kegiatan usaha yang selama ini belum tercatat dalam administrasi pemerintah.
Dalam pelaksanaannya, petugas BPS mendatangi berbagai lokasi usaha, mulai dari mal, kawasan bisnis, pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, rumah, hingga apartemen. Petugas melakukan pendataan langsung kepada pelaku usaha dan masyarakat. Sebagian responden juga dapat mengikuti proses pendataan melalui pengisian kuesioner secara mandiri.
Sensus Ekonomi tidak hanya mencatat jumlah usaha. Data yang dihimpun juga mencakup jenis kegiatan usaha, produk dan jasa yang dihasilkan, skala usaha, tenaga kerja, pemanfaatan teknologi, serta karakteristik lain yang menggambarkan kondisi kegiatan ekonomi.
Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hasil SE2026 akan menjadi salah satu rujukan dalam menyusun program, kebijakan, regulasi, dan berbagai bentuk intervensi agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi terkini.
“Data yang benar akan membantu pemerintah mengambil keputusan yang benar. Karena itu saya mengajak masyarakat untuk ikut menyukseskan sensus ekonomi,” tegas Pramono.
Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan pengecekan ulang terhadap mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang terdampak perubahan data desil.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan mahasiswa yang sebelumnya menerima KJMU tidak kehilangan akses pendidikan hanya karena perubahan data yang masih memerlukan proses verifikasi.
Sementara itu, Sekretaris Utama BPS RI Zulkipli mengatakan pelaksanaan pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta berjalan lancar. Berdasarkan pre-list yang tersedia, BPS telah melakukan pendataan sebesar 111 persen.
Meski demikian, BPS masih menemukan sejumlah unit usaha yang belum ditemukan atau dokumennya masih dalam proses penelusuran. Karena itu, petugas akan kembali melakukan pendataan terhadap unit usaha yang masih perlu diverifikasi.
“Waktu kita masih ada sampai dengan 15 September. Kami akan mendatangi kembali perusahaan-perusahaan itu serta menemukan kembali yang tadinya belum ditemukan dalam pre-list kami,” ungkap Zulkipli.
BPS juga membuka kesempatan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang belum terdata untuk menghubungi kantor BPS agar dapat mengikuti pendataan.
“Untuk masyarakat di DKI Jakarta dapat membantu BPS dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Bagi yang belum terdata, nanti kita bisa lakukan pendataan atau bisa menghubungi kantor BPS. Waktu kita masih ada hingga pertengahan September 2026,” tutupnya.
Bagi Jakarta, sensus ekonomi bukan sekadar mencatat angka dan jumlah usaha. Di balik setiap data terdapat aktivitas warga, pekerja, pelaku UMKM, dan dunia usaha yang bersama-sama menggerakkan roda ekonomi ibu kota.
Ketika data disampaikan secara jujur dan akurat, pemerintah memiliki pijakan yang lebih kuat untuk membaca kebutuhan masyarakat dan menentukan arah pembangunan.
Belum terdata? Mari ikut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan pastikan aktivitas ekonomi Jakarta tercatat secara akurat. Ikuti terus berita ekonomi, kebijakan, UMKM, dan perkembangan Jakarta hanya di Navaswara.com.