PLTS 100 GWp Dimulai, Prabowo Kejar Kemandirian Energi Indonesia dalam Tiga Tahun

Navaswara.com – Cahaya matahari yang selama ini menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia mulai diarahkan menjadi kekuatan baru bagi kemandirian energi nasional. Dari kawasan pesisir Gilimanuk hingga pulau-pulau terpencil, energi surya kini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan listrik sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Pemerintah resmi memulai Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 gigawatt peak (GWp) melalui peluncuran dan groundbreaking di Gilimanuk, Bali, Selasa (25/8/2026). Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 100 GWp tersebut dapat direalisasikan dalam tiga tahun.

“Kita akan membangun 100 gigawatt dan kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam tiga tahun,” kata Prabowo.

Peluncuran tersebut terhubung secara hibrid dengan tiga proyek PLTS lainnya, yakni PLTS Terapung Gajah Mungkur di Jawa Tengah, PLTS Desa Sembur di Kepulauan Riau, dan PLTS Pulau Rengit di Bangka Belitung.

Pada tahap awal, pemerintah meluncurkan 14 proyek PLTS yang tersebar di enam provinsi dengan total kapasitas sekitar 5,3 GWp. Sejumlah proyek tersebut antara lain PLTS Gilimanuk berkapasitas 300 MWp, PLTS Terapung Gajah Mungkur 134 MWp, PLTS Desa Sembur 0,92 MWp, serta PLTS Pulau Rengit 0,078 MWp.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Program PLTS 100 GWp menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional.

Menurut Bahlil, Indonesia memiliki modal alam yang kuat untuk mengembangkan energi surya karena berada di wilayah tropis dengan paparan sinar matahari sepanjang tahun. Pengembangan energi surya juga dinilai semakin memungkinkan dengan mulai berkembangnya industri panel surya dan sistem penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage System (BESS) di dalam negeri.

“Terlebih lagi, Indonesia sudah memiliki industri panel surya dan industri baterai penyimpanan listrik/BESS di dalam negeri, sehingga melalui PLTS 100 GWp kita betul-betul akan berdiri di atas kaki kita sendiri,” ujar Bahlil.

Pengembangan PLTS tersebut tidak hanya diarahkan untuk menambah kapasitas pembangkit listrik. Pemerintah juga menghitung manfaat ekonomi yang dapat muncul dari pergeseran sumber energi menuju energi surya.

Berdasarkan laporan Menteri ESDM, Program PLTS 100 GWp berpotensi memberikan penghematan APBN lebih dari Rp73 triliun per tahun. Penghematan tersebut berasal dari biaya listrik PLTS yang lebih rendah dibandingkan pembangkit berbahan bakar diesel maupun gas.

Program ini juga diproyeksikan mengurangi penggunaan diesel hingga 6 juta kiloliter per tahun secara nasional, termasuk sekitar 500 ribu kiloliter per tahun di Bali.

Dari sisi ketenagakerjaan, proyek PLTS 100 GWp diperkirakan berpotensi menciptakan 5,52 juta lapangan kerja secara akumulatif. Sekitar 3,5 juta lapangan kerja berasal dari industri panel surya dan BESS, sementara sekitar 2 juta lainnya berasal dari sektor konstruksi.

Pengembangan energi surya juga membawa dampak terhadap lingkungan. Program tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi karbon sebesar 140,16 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon mencapai sekitar Rp6,31 triliun.

Di tingkat masyarakat, manfaat energi surya mulai terlihat dari proyek-proyek yang dibangun di wilayah kepulauan.

PLTS Desa Sembur, Kepulauan Riau, misalnya, diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi nelayan. Listrik dari pembangkit tersebut dimanfaatkan untuk fasilitas cold storage berkapasitas 5 ton dan mesin pembuat es berkapasitas 4 ton.

Kehadiran listrik yang lebih andal memberi ruang bagi masyarakat untuk menjaga kualitas hasil tangkapan sekaligus memperkuat rantai ekonomi perikanan. Energi tidak lagi hanya dipandang sebagai kebutuhan penerangan, tetapi menjadi bagian dari aktivitas produktif masyarakat.

Hal serupa terlihat di Pulau Rengit, Bangka Belitung. PLTS di wilayah tersebut meningkatkan waktu nyala listrik masyarakat dari sebelumnya sekitar 12 jam menjadi 24 jam setiap hari.

Proyek tersebut juga menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) sekitar Rp4.400 per kWh atau 26 persen lebih rendah.

Bagi masyarakat di wilayah kepulauan, tambahan waktu menikmati listrik bukan sekadar angka dalam laporan pembangunan. Ketersediaan listrik sepanjang hari membuka peluang aktivitas rumah tangga, pendidikan, pelayanan publik, hingga kegiatan ekonomi berlangsung lebih leluasa.

Presiden Prabowo meminta jajaran kementerian dan BUMN memperkuat kolaborasi untuk mendukung pencapaian target 100 GWp tersebut. Menurutnya, pembangunan energi dalam skala besar membutuhkan kerja sama sekaligus efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.

Program PLTS 100 GWp dengan demikian menjadi bagian dari agenda transformasi energi nasional yang tidak hanya berbicara mengenai penambahan kapasitas listrik.

Di balik angka 100 GWp terdapat agenda yang lebih luas, mulai dari penguatan industri dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, perluasan akses listrik hingga penguatan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah Nusantara.

Dari Gilimanuk hingga Pulau Rengit, matahari yang setiap hari hadir di langit Indonesia kini mendapat peran baru sebagai sumber energi untuk membangun masa depan yang lebih mandiri.

Ikuti perkembangan energi, ekonomi dan kisah pembangunan Nusantara lainnya hanya di Navaswara.com.