Navaswara.com — Suasana diskusi di sektor pertambangan kembali menghangat setelah rencana penyesuaian tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mineral mulai dibahas pemerintah. Di tengah kekhawatiran pelaku usaha terhadap dampak kebijakan baru pada iklim investasi dan margin industri, pemerintah memilih membuka ruang dialog lebih luas sebelum mengambil keputusan final. Sikap itu ditegaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang memastikan penyesuaian tarif PNBP mineral masih dalam tahap kajian dan uji publik.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM menunda penetapan penyesuaian tarif PNBP iuran produksi untuk sejumlah komoditas mineral logam seperti nikel, timah, emas, perak, tembaga hingga kromium. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah menerima berbagai masukan dari pelaku usaha dan pemangku kepentingan sektor pertambangan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa materi yang saat ini disosialisasikan belum menjadi keputusan resmi pemerintah. Seluruh usulan tarif masih dalam tahap evaluasi agar menghasilkan formulasi yang dinilai adil bagi negara sekaligus tidak memberatkan dunia usaha.
“Amanah Undang-Undang itu adalah setiap peraturan yang akan kita buat diawali dengan exercise dan sosialisasi untuk mendapatkan feedback dari pelaku. Dan selama beberapa hari ini feedback-nya sudah ada. Ketika ada tanggapan yang mungkin kurang pas, harus kita membangun formulasi baru. Saya sebagai Menteri ESDM akan melakukan evaluasi itu,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin (11/5).
Menurut Bahlil, pemerintah ingin memastikan kebijakan fiskal di sektor mineral tetap menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan investasi nasional. Ia menilai proses penyusunan regulasi harus dilakukan secara terbuka melalui sosialisasi dan konsultasi publik agar seluruh pihak memiliki ruang menyampaikan aspirasi.
“Sekali lagi saya katakan bahwa apa yang disosialisasikan itu bukan keputusan. Tapi itu baru istilahnya uji publik,” katanya.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) telah menggelar konsultasi publik secara daring pada Jumat (8/5) terkait rencana penyesuaian tarif PNBP iuran produksi mineral. Forum tersebut membahas berbagai aspek mulai dari besaran tarif, interval harga komoditas, masa transisi kebijakan hingga dampaknya terhadap keberlanjutan usaha pertambangan.
Pemerintah memandang pengaturan PNBP minerba bukan hanya instrumen fiskal semata, tetapi juga bagian penting dari tata kelola sumber daya alam nasional. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah optimal bagi negara tanpa menghambat pertumbuhan industri dan hilirisasi mineral yang saat ini menjadi agenda strategis nasional.
Di sisi lain, kalangan pelaku usaha berharap kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan kondisi pasar global yang fluktuatif serta menjaga daya saing industri mineral Indonesia di tengah persaingan internasional. Stabilitas regulasi dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor dan keberlanjutan investasi jangka panjang di sektor pertambangan.
Pemerintah memastikan proses pembahasan tarif PNBP mineral akan terus dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pelaku industri, asosiasi usaha, dan berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan yang lahir mampu memperkuat kontribusi sektor minerba bagi ekonomi nasional sekaligus menjaga keberlanjutan investasi.