Navaswara.com – Sejumlah jajak pendapat terbaru menunjukkan mayoritas warga Amerika Serikat tidak mendukung serangan militer terhadap Iran.
Survei yang dilakukan oleh CNN menunjukkan sekitar 59 persen responden menentang keputusan pemerintah untuk berperang dengan Iran. Sementara itu, sekitar 41 persen responden menyatakan mendukung langkah tersebut.
Hasil serupa juga muncul dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh Reuters. Survei itu menunjukkan 43 persen warga Amerika menolak perang, 27 persen mendukungnya, dan sekitar 29 persen responden menyatakan belum menentukan sikap.
Meski sebagian besar pemilih Partai Republik masih berada di belakang Presiden AS Donald Trump, perpecahan mulai terlihat di dalam gerakan politiknya, yang dikenal sebagai MAGA.
Salah satu kritik keras datang dari mantan komentator Fox News, Tucker Carlson. Dalam sebuah podcast, Carlson menyebut serangan udara terhadap Iran sebagai tindakan yang “benar-benar menjijikkan dan jahat”.
Ia juga menuduh Amerika Serikat terseret ke dalam konflik oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. “Sulit untuk mengatakan ini, tetapi AS tidak membuat keputusan di sini. Benjamin Netanyahu yang melakukannya,” kata Carlson.
Kekhawatiran Dampak Ekonomi
Sejumlah analis juga memperkirakan tekanan politik di dalam negeri AS akan meningkat jika dampak ekonomi dari konflik mulai dirasakan masyarakat.
Johannes Thimm dari German Institute for International and Security Affairs (SWP) mengatakan kritik terhadap kebijakan perang kemungkinan akan semakin kuat jika kondisi ekonomi memburuk.
“Begitu konsekuensi ekonomi dirasakan di AS, kritik akan meningkat,” kata Thimm.
Konflik di Timur Tengah berpotensi mengganggu pengiriman energi global dan memicu kenaikan harga bahan bakar. Kondisi tersebut dapat mendorong inflasi lebih tinggi, sesuatu yang bertentangan dengan janji utama Trump untuk menjaga harga tetap rendah.
Selain itu, konflik militer juga diperkirakan memberi tekanan tambahan pada anggaran pemerintah AS.
Analis dari Brookings Institution, Jonathan Katz, mengatakan situasi di Timur Tengah memperburuk kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi Amerika yang sudah rapuh.
Menurut Katz, perhatian publik di AS bisa bergeser dari konflik militer ke persoalan domestik seperti harga energi dan inflasi.
Perdebatan Hukum di Kongres
Di sisi lain, pemerintahan Trump juga menghadapi perdebatan hukum terkait kewenangannya melancarkan operasi militer tanpa persetujuan Kongres.
Sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat mengajukan resolusi terkait Undang-Undang Kekuatan Perang di kedua majelis United States Congress. Resolusi ini bertujuan membatasi kewenangan presiden dalam melancarkan operasi militer.
Namun, upaya tersebut dinilai sebagian besar bersifat simbolis setelah ditolak oleh United States Senate.
Dalam Konstitusi AS, kewenangan untuk menyatakan perang berada di tangan Kongres. Presiden memang dapat melakukan operasi militer terbatas hingga 60 hari tanpa persetujuan Kongres, tetapi skala operasi terhadap Iran saat ini menimbulkan pertanyaan hukum.
Johannes Thimm menilai operasi militer yang dilakukan terhadap Iran dapat dikategorikan sebagai perang besar.
Ia mencontohkan, pada masa pemerintahan George W. Bush, pemerintah AS tetap meminta persetujuan Kongres untuk melancarkan perang di Irak dan Afghanistan.
Menurut Thimm, operasi militer besar seperti yang terjadi saat ini seharusnya juga mendapatkan persetujuan resmi dari Kongres.
Risiko Politik bagi Trump
Keputusan sepihak untuk melancarkan operasi militer berpotensi menimbulkan risiko politik bagi Presiden Trump, terutama menjelang pemilihan paruh waktu yang dijadwalkan berlangsung pada awal November.
Analis politik dari Atlantic Council, Thomas Warrick, mengatakan Trump harus menanggung konsekuensi politik dari keputusan tersebut.
“Karena dia tidak meminta dukungan Kongres dan rakyat Amerika sebelumnya, dia harus menanggung konsekuensinya sendiri,” kata Warrick.
Menurutnya, keberhasilan operasi militer mungkin dapat meningkatkan dukungan politik bagi Trump di dalam negeri. Namun jika operasi tersebut gagal, dampaknya bisa menjadi kemunduran besar bagi agenda domestiknya.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengungkapkan, militer Amerika mampu mempertahankan operasi militer selama diperlukan.
Tetapi, sejumlah analis mengingatkan bahwa konflik berkepanjangan dapat menimbulkan kekhawatiran terkait ketersediaan persediaan senjata pertahanan AS.
Dalam pidato sebelumnya, Trump menegaskan serangan terhadap Iran dilakukan untuk melindungi rakyat Amerika dari ancaman mendesak dari pemerintah Iran. Meski demikian, hingga kini sifat pasti dari ancaman tersebut belum dijelaskan secara rinci.
Beberapa pengamat menilai kondisi tersebut dapat memicu perdebatan mengenai legalitas operasi militer tersebut di bawah hukum internasional.