Navaswara.com — Pemerintah menegaskan bahwa penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menunjukkan kemajuan signifikan. Melalui kerja terpadu lintas kementerian dan lembaga, pemulihan tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi terus dipercepat agar masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan menjalani kehidupan secara lebih layak.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dalam konferensi pers di Base Ops Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025), bersama para menteri dan pimpinan lembaga terkait penanganan bencana.
Menko PMK menyampaikan duka cita mendalam atas korban jiwa yang timbul akibat bencana, sekaligus menegaskan bahwa negara hadir sepenuhnya bagi masyarakat terdampak, khususnya para pengungsi. Pemerintah, kata dia, bekerja tanpa henti untuk memulihkan kondisi sosial, ekonomi, serta infrastruktur dasar.
“Solidaritas dan gotong royong seluruh elemen masyarakat berpadu dengan keseriusan pemerintah yang menetapkan bencana di Sumatra sebagai prioritas nasional. Seluruh sumber daya nasional, kementerian, dan lembaga dikerahkan secara maksimal,” ujar Menko PMK.
Dalam sektor konektivitas, pemerintah mencatat pemulihan signifikan pada jaringan jalan nasional dan provinsi. Di Aceh, sejumlah jalur strategis seperti Lhokseumawe–Langsa, Langsa–Kuala Simpang, Kuala Simpang–batas Sumatra Utara, KKA Bener Meriah–Takengon, serta Banda Aceh–Aceh Tengah melalui Beutong Ateuh telah kembali dapat dilalui secara bertahap.
Sementara di Sumatra Utara, konektivitas antarwilayah seperti Padangsidempuan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Mandailing Natal sebagian besar telah pulih, meskipun masih terdapat titik rawan longsor dan penggunaan jembatan darurat. Di Sumatra Barat, perbaikan jalan nasional Padang–Bukittinggi melalui Lembah Anai telah mencapai progres lebih dari 90 persen.
“Pengerahan alat berat, alutsista, dan berbagai instrumen pemulihan infrastruktur terus dilakukan sekuat tenaga untuk mempercepat pemulihan,” tegas Menko PMK.
Pada layanan dasar, jaringan listrik dan komunikasi di mayoritas wilayah terdampak telah berangsur pulih. Namun, untuk daerah terpencil, pemerintah masih mengandalkan perangkat darurat seperti Starlink, radio komunikasi, dan telepon satelit. Pemenuhan air bersih di Sumatra Barat dan Sumatra Utara relatif telah normal, sementara di beberapa wilayah Aceh masih dilakukan distribusi air menggunakan mobil tangki dan fasilitas darurat.
Pasokan BBM dan gas dilaporkan dalam kondisi relatif stabil, meski di sejumlah daerah seperti Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Bener Meriah, dan Aceh Tengah masih menghadapi keterbatasan akibat kendala distribusi. Pemerintah juga terus memperkuat jalur logistik, termasuk melalui pesawat dan helikopter untuk menjangkau wilayah sulit serta membantu distribusi bantuan dan hasil pertanian warga.
Memasuki fase transisi, beberapa daerah telah menetapkan status transisi darurat menuju pemulihan. Pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) mulai berjalan dengan dukungan kolaborasi TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait. Pembangunan tersebut ditargetkan rampung secara bertahap dalam kurun satu hingga dua setengah bulan, disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kesiapan lahan.
“Ini adalah ikhtiar bersama agar Sumatra tidak hanya pulih, tetapi bangkit lebih tangguh dan tumbuh secara berkelanjutan selaras dengan alam,” pungkas Menko PMK.
Konferensi pers tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak, serta Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati.