Hadapi Musim Hujan, Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Bencana di Aceh dan Sumatra Utara

Navaswara.com – Pemerintah memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di penghujung 2026. Kesiapsiagaan lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk meminimalkan risiko dan melindungi masyarakat, khususnya di wilayah Aceh dan Sumatra Utara yang memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir, longsor, dan cuaca ekstrem.

Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Provinsi Aceh dan Sumatra Utara Tahun 2026 di Pangkalan Udara Soewondo, Medan, Senin (16/11).

Rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, serta BPBD tersebut difokuskan untuk memastikan kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi bencana selama musim hujan.

Dalam pertemuan itu, para kepala daerah memaparkan perkembangan kondisi wilayah masing-masing, terutama daerah yang sebelumnya terdampak bencana. Paparan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam mengevaluasi langkah penanganan sekaligus menyusun strategi mitigasi yang lebih efektif.

Sugiono menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin pengalaman bencana besar yang terjadi sebelumnya kembali menimbulkan dampak yang sama.

“Kehadiran kami di sini adalah untuk memastikan kesiapan dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi di ujung tahun ini,” ujarnya.

Menurut Sugiono, dampak banjir bandang yang dipicu Siklon Senyar pada akhir 2025 masih menyisakan sejumlah persoalan, terutama terkait infrastruktur yang telah direhabilitasi namun kembali mengalami kerusakan akibat tingginya intensitas hujan.

Karena itu, ia menilai normalisasi aliran sungai harus menjadi salah satu prioritas utama. Endapan sedimen dalam jumlah besar yang tertinggal akibat banjir bandang dinilai telah mengurangi kapasitas sungai dan meningkatkan risiko banjir apabila tidak segera ditangani secara berkelanjutan.

“Yang perlu mendapatkan prioritas adalah normalisasi aliran sungai. Hasil atau endapan akibat banjir bandang tahun lalu itu membuat sedimen begitu besar jumlahnya, sementara proses normalisasi membutuhkan waktu yang cukup lama,” kata Sugiono.

Selain pembenahan infrastruktur, pemerintah juga menaruh perhatian pada perubahan pola cuaca yang semakin dinamis. Kondisi tersebut menuntut setiap daerah menyesuaikan strategi mitigasi sesuai karakteristik ancaman dan tingkat kerawanan wilayah masing-masing.

Sugiono mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi. Dalam dua pekan terakhir, Presiden telah dua kali memimpin rapat terbatas untuk membahas perkembangan situasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan situasi ini. Oleh karena itu, kita hadir di sini untuk memastikan berbagai kesiapan yang diperlukan,” ungkapnya.

Menko PMK menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan penanggulangan bencana. Karena itu, seluruh langkah mitigasi perlu dipersiapkan secara matang, termasuk memastikan kesiapan menghadapi skenario terburuk selama musim hujan.

Pemerintah juga terus memperkuat pengembangan sistem peringatan dini bencana yang terintegrasi. Menurut Sugiono, peringatan dini tidak cukup hanya menyampaikan informasi mengenai potensi ancaman, tetapi juga harus mampu mendorong masyarakat melakukan langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika risiko bencana meningkat.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Nasution, serta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu. Sementara jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri, dan BPBD dari Aceh dan Sumatra Utara mengikuti kegiatan secara daring dengan total peserta diperkirakan mencapai 199 orang.