Navaswara.com – Riuh antusiasme masyarakat tampak di tengah suasana hangat Tunjungan Plaza, Surabaya, ketika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka puncak peringatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025, Jumat (24/10). Acara yang dirancang merangkul seluruh lapisan masyarakat ini menjadi simbol nyata komitmen OJK dalam memperluas akses keuangan demi kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi kunci untuk melipatgandakan potensi ekonomi Indonesia, bahkan mampu menembus angka di atas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.
“Sektor jasa keuangan memiliki potensi yang mampu melipatgandakan perekonomian, bahkan dapat menjadi beberapa kali lebih besar dari PDRB daerah apabila literasi dan inklusi masyarakat terus meningkat,” ujar Mahendra dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, penguatan literasi keuangan bukan hanya membuka rekening atau mengenal produk perbankan, melainkan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pembiayaan, berinvestasi di pasar modal, serta memiliki perlindungan melalui asuransi. Dengan demikian, inklusi keuangan dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi daerah.
“Masyarakat yang melek keuangan akan lebih produktif. Mereka mampu mengelola uang, memanfaatkan pembiayaan, dan berinvestasi secara bijak. Di sinilah inklusi menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan,” tambahnya.
Puncak BIK 2025 mengusung tema Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Acara tersebut juga dihadiri Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Friderica menekankan bahwa inklusi keuangan bukan hanya tentang angka, melainkan tentang keadilan sosial dan kesempatan yang merata bagi semua warga negara. Ia menegaskan pentingnya prinsip No One Left Behind, di mana setiap kelompok masyarakat—termasuk penyandang disabilitas dan warga di wilayah 3T harus mendapat akses keuangan yang sama.
“Peningkatan literasi dan inklusi keuangan bukan hanya soal angka, melainkan tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Tidak boleh ada satu pun yang tertinggal,” ujarnya.
Menurutnya, OJK berkomitmen memperkuat tiga hal utama: edukasi keuangan yang tepat sasaran, inklusi keuangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta sinergi lintas sektor bersama pemerintah daerah dan pelaku usaha jasa keuangan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik langkah OJK dan berkomitmen melanjutkan program literasi keuangan secara lebih komprehensif di wilayahnya. Ia menilai inklusi keuangan telah tumbuh pesat di Jawa Timur, namun tingkat literasi masih perlu ditingkatkan agar masyarakat mampu mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan dengan aman serta produktif.
“Tujuannya agar layanan keuangan dan pembiayaan semakin mudah dijangkau, aman, dan berdaya guna bagi masyarakat. Kami ingin semua tumbuh bersama dan tangguh bersama,” kata Khofifah.
Sebagai puncak kegiatan, OJK juga menggelar Financial Expo (FinExpo) 2025 pada 23–26 Oktober 2025 di Tunjungan Plaza Surabaya. Ajang ini mempertemukan masyarakat, pelaku UMKM, lembaga keuangan, serta instansi pemerintah dalam wadah edukasi, konsultasi, dan layanan keuangan langsung.
FinExpo 2025 dibuka oleh Ketua Panitia FinExpo Wani Sabu, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi, serta Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Yunita Linda Sari. Prosesi Harmoni Finansial turut digelar sebagai simbol sinergi keuangan nasional.
Sepanjang pelaksanaan BIK 2025, OJK mencatat capaian signifikan:
-
5.182 kegiatan literasi dan inklusi keuangan di seluruh Indonesia.
-
10,8 juta peserta edukasi keuangan, meningkat 67,87 persen dibanding tahun lalu.
-
Pembukaan akses keuangan baru meliputi 3,55 juta rekening perbankan, 1,47 juta rekening pembiayaan, 720 ribu akun fintech, 951 ribu polis asuransi, 643 ribu rekening pasar modal, dan 5,01 juta rekening pergadaian.
Program BIK juga berhasil menjangkau 180 desa tertinggal di 73 kabupaten/kota wilayah 3T, mempertegas komitmen pemerintah dan industri jasa keuangan untuk membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Dengan semangat kolaborasi dan pemerataan akses, OJK bersama seluruh mitra berharap inklusi keuangan bukan sekadar jargon, melainkan gerakan nyata untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi rakyat dan meneguhkan cita-cita Indonesia maju.