Navaswara.com – Perkembangan kecerdasan artifisial mengubah cara manusia berkomunikasi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di balik kemudahan memproduksi informasi, muncul tantangan baru berupa maraknya disinformasi dan menurunnya kepercayaan publik. Di tengah perubahan tersebut, profesi hubungan masyarakat dituntut tidak hanya adaptif terhadap teknologi, tetapi juga tetap teguh menjaga etika komunikasi sebagai fondasi utama membangun kepercayaan.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria yang menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Konvensi Humas Indonesia 2026 yang akan berlangsung di Surakarta pada 17–18 Oktober 2026. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang strategis bagi insan humas untuk memperkuat kompetensi sekaligus merespons perubahan lanskap komunikasi di era kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI).
Pernyataan itu disampaikan Nezar usai menghadiri Kick Off Konvensi Humas Indonesia 2026 di Jakarta, Sabtu (11/7).
“Kami menyambut baik dan mendukung penyelenggaraan Konvensi Perhumas. Hari ini merupakan kick off sekaligus awal dari rangkaian persiapan menuju acara puncak pada Oktober nanti. Harapannya, konvensi ini menjadi forum penting bagi profesi humas Indonesia untuk merespons berbagai perkembangan teknologi komunikasi,” ujar Nezar.
Menurutnya, perkembangan AI telah mengubah cara pemerintah, organisasi, dunia usaha, hingga masyarakat memproduksi dan mendistribusikan informasi. Berbagai produk komunikasi publik kini semakin banyak memanfaatkan teknologi AI untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.
Namun di sisi lain, Nezar mengingatkan bahwa teknologi yang sama juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan maupun menyebarluaskan disinformasi, misinformasi, hingga konten manipulatif yang berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap informasi publik.
“Artificial intelligence sekarang banyak digunakan dalam kerja-kerja komunikasi publik. Di lanskap komunikasi kita, kita menemukan semakin banyak produk komunikasi yang dihasilkan dengan bantuan AI. Tetapi pada saat yang sama, teknologi ini juga dapat digunakan untuk membuat atau menyebarkan disinformasi dan misinformasi,” jelasnya.
Karena itu, Nezar menilai profesi humas memiliki peran strategis sebagai penjaga kredibilitas informasi. Pemanfaatan AI, menurutnya, harus selalu berlandaskan etika komunikasi, akurasi data, serta tanggung jawab kepada publik.
“Humas memiliki tantangan besar untuk mengadopsi teknologi AI sesuai standar etik, sekaligus menghadirkan praktik-praktik terbaik dalam mengelola komunikasi publik yang akurat, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya,” tegasnya.
Ia berharap Konvensi Humas Indonesia 2026 menjadi wadah kolaborasi antara praktisi humas, akademisi, pemerintah, dunia usaha, media, dan komunitas untuk mendiskusikan berbagai tantangan komunikasi kontemporer, termasuk penerapan AI secara bertanggung jawab.
Selain memperkuat profesionalisme insan humas, forum tersebut juga dinilai penting dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang sehat di tengah transformasi digital. Bagi dunia usaha maupun institusi pemerintahan, praktik kehumasan yang adaptif terhadap teknologi sekaligus menjunjung tinggi etika menjadi modal utama dalam menjaga reputasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta menciptakan komunikasi yang transparan dan berkelanjutan.
Melalui kolaborasi lintas sektor, Kemkomdigi berharap profesi humas Indonesia mampu menjadi garda terdepan dalam menghadirkan informasi yang kredibel, menangkal disinformasi, sekaligus memastikan transformasi digital berjalan seiring dengan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
Ikuti Navaswara.com untuk mendapatkan informasi terkini seputar transformasi digital, komunikasi publik, ekonomi, dan berbagai inspirasi pembangunan Indonesia.