Navaswara.com – Di tengah semakin padatnya aktivitas digital masyarakat, mulai dari transaksi keuangan, belanja daring, hingga komunikasi sehari-hari, ancaman kejahatan siber juga terus berkembang dengan berbagai modus baru. Panggilan spam, pencurian OTP, hingga penipuan berbasis identitas palsu menjadi persoalan yang semakin meresahkan. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah akan memberlakukan registrasi biometrik nomor seluler secara penuh mulai 1 Juli 2026 sebagai langkah memperkuat keamanan identitas digital masyarakat.
Kebijakan tersebut diumumkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) sebagai bagian dari transformasi ekosistem digital nasional yang tidak hanya berorientasi pada konektivitas, tetapi juga keamanan dan kepercayaan publik.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menjelaskan seluruh operator seluler telah menyelesaikan penyesuaian sistem untuk mendukung implementasi registrasi biometrik secara nasional.
“Seluruh operator seluler kini telah menyelesaikan penyesuaian sistem untuk penerapan registrasi biometrik secara nasional mulai 1 Juli 2026 melalui gerai layanan, aplikasi, maupun situs resmi masing-masing operator,” ujar Edwin dalam Konferensi Pers Update Kebijakan Biometrik di Garuda Spark Innovation Hub, Jakarta Pusat, Jumat (29/5/2026).
Melalui kebijakan tersebut, setiap aktivasi nomor baru akan menggunakan teknologi pengenalan wajah atau face recognition yang terhubung dengan basis data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Edwin, sistem ini dirancang agar proses registrasi menjadi lebih cepat, praktis, dan aman dibandingkan metode sebelumnya yang hanya mengandalkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga.
“Registrasi biometrik merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun ruang digital yang lebih aman dan terpercaya. Dengan identitas pelanggan yang tervalidasi, masyarakat diharapkan semakin terlindungi dari berbagai modus penipuan berbasis nomor seluler,” katanya.
Langkah tersebut diambil setelah pemerintah mencermati tingginya kasus penyalahgunaan nomor seluler menggunakan identitas palsu maupun data milik pihak lain.
Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) dan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) hingga April 2026, total kerugian korban kejahatan siber yang dilaporkan mencapai Rp9,5 triliun.
Menurut Edwin, banyak pelaku kejahatan digital memanfaatkan kelemahan sistem validasi identitas untuk menggunakan kartu SIM secara anonim sehingga sulit dilacak.
“Selama ini pelaku kejahatan digital memanfaatkan kelemahan validasi identitas untuk menggunakan nomor seluler secara anonim. Dengan registrasi biometrik, penggunaan identitas palsu akan semakin sulit sehingga membantu menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain memberikan perlindungan bagi masyarakat, kebijakan tersebut juga diyakini mampu menciptakan industri telekomunikasi yang lebih sehat. Data pelanggan yang lebih akurat akan membantu operator mengurangi penggunaan SIM card ilegal serta meningkatkan efisiensi investasi jaringan.
Dari sisi ekonomi digital, kehadiran identitas digital yang lebih terpercaya juga dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan transaksi digital, layanan keuangan berbasis teknologi, hingga pengembangan ekonomi nasional yang semakin bergantung pada ekosistem digital.
Kemkomdigi memastikan penerapan registrasi biometrik tetap mengedepankan perlindungan data pribadi masyarakat. Data biometrik tidak akan disimpan oleh operator seluler maupun pemerintah.
“Verifikasi wajah hanya digunakan untuk proses pencocokan identitas dengan basis data Dukcapil. Operator seluler berperan sebagai kanal verifikasi, bukan sebagai penyimpan data biometrik pelanggan,” jelas Edwin.
Pemerintah juga menyatakan sistem registrasi telah menggunakan standar keamanan internasional, termasuk sertifikasi ISO 27001 serta teknologi liveness detection sesuai standar ISO/IEC 30107-3 untuk mencegah pemalsuan identitas.
Sejak awal 2026, uji coba registrasi biometrik telah dilakukan di sejumlah gerai operator seluler. Hasilnya menunjukkan proses registrasi berjalan lebih efisien sekaligus meningkatkan validitas data pelanggan.
Selain pelanggan baru, pemerintah juga mendorong pengguna lama yang sebelumnya telah mendaftarkan nomor menggunakan NIK dan Kartu Keluarga untuk melakukan registrasi ulang biometrik secara sukarela.
Melalui fasilitas tersebut, pelanggan dapat mengetahui jumlah nomor yang terdaftar atas identitasnya sekaligus mengajukan pemblokiran jika ditemukan nomor yang terindikasi didaftarkan tanpa izin.
Edwin menegaskan bahwa registrasi biometrik bukan sekadar perubahan teknis dalam layanan telekomunikasi, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun kepercayaan di era digital.
“Kepercayaan adalah fondasi utama ekonomi digital. Dengan identitas nomor seluler yang lebih aman dan terpercaya, masyarakat dapat beraktivitas dan bertransaksi digital dengan lebih tenang, sementara industri telekomunikasi dapat tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Di era ketika identitas digital menjadi aset berharga, keamanan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Registrasi biometrik menjadi langkah penting agar ruang digital Indonesia semakin aman, terpercaya, dan melindungi setiap warga yang beraktivitas di dalamnya.