Navaswara.com – Literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terus meningkat. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 mencatat indeks literasi keuangan mencapai 69,57 persen, sementara inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.
Angka tersebut meningkat dibandingkan 2025 yang masing-masing berada di level 66,64 persen dan 92,74 persen. Bahkan, capaian 2026 telah melampaui target RPJMN 2025–2029 untuk 2029, yakni 69,35 persen untuk literasi dan 93 persen untuk inklusi keuangan.
Hasil survei diumumkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Senin (10/8).
SNLIK 2026 menjadi survei pertama yang dilakukan bersama oleh OJK, LPS, dan BPS. Survei melibatkan 75.000 responden berusia 15–79 tahun di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Namun, peningkatan nasional tersebut masih menyisakan kesenjangan. Literasi dan inklusi keuangan masyarakat perkotaan masing-masing mencapai 72,54 persen dan 95,47 persen, lebih tinggi dibandingkan masyarakat perdesaan yang berada di 64,42 persen dan 90,39 persen.
Dari sisi pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula tingkat literasi dan inklusi keuangan. Literasi kelompok lulusan perguruan tinggi mencapai 93,46 persen, sedangkan kelompok yang tidak atau belum tamat SD hanya 45,23 persen.
DKI Jakarta menjadi provinsi dengan literasi keuangan tertinggi sebesar 84,01 persen. Sementara untuk inklusi keuangan, posisi teratas ditempati DKI Jakarta dengan 99,74 persen, disusul DI Yogyakarta 98,74 persen dan Kepulauan Riau 98,43 persen.
Di sisi lain, pemahaman masyarakat terhadap penjaminan simpanan masih perlu diperkuat. Sebanyak 62,51 persen pemilik rekening mengetahui simpanannya dijamin, tetapi hanya 46,31 persen yang mengenal LPS.
Yang menjadi perhatian, 30 persen masyarakat belum mengetahui penjaminan simpanan maupun LPS. Kelompok ini dinilai perlu menjadi prioritas utama edukasi.
Karena itu, OJK, LPS, dan pemangku kepentingan terkait akan mendorong program literasi yang lebih terarah, terutama bagi masyarakat perdesaan, kelompok usia muda dan lanjut usia, masyarakat berpendidikan rendah, serta petani, nelayan, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang belum bekerja.
Hasil SNLIK 2026 menjadi pijakan untuk mengubah pendekatan literasi keuangan dari sekadar memperluas jangkauan menjadi lebih tepat sasaran, tepat pesan, tepat kanal, dan terukur.
Literasi keuangan bukan sekadar tahu produk keuangan, tetapi memahami cara menggunakannya, mengetahui hak dan perlindungan, serta mampu mengambil keputusan keuangan dengan lebih bijak.