Navaswara.com – Upaya memutus rantai penularan tuberkulosis kini semakin mendekati masyarakat. Bukan hanya melalui layanan di fasilitas kesehatan, pemerintah mulai memperluas deteksi dini dengan menghadirkan pelayanan langsung ke rumah-rumah warga. Pendekatan berbasis keluarga ini diharapkan mampu menemukan kasus lebih cepat sekaligus memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan tanpa terkendala akses maupun biaya transportasi.
Komitmen tersebut ditegaskan Kementerian Kesehatan melalui peluncuran Program Homecare bertajuk “Mewujudkan Dokter Keluarga untuk Masyarakat Tidak Mampu” di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026). Program ini diposisikan sebagai penguat layanan kesehatan primer sekaligus mempercepat penemuan kasus Tuberkulosis (TB) melalui deteksi aktif di tingkat keluarga.
Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, Homecare menjadi pelengkap berbagai program prioritas Kementerian Kesehatan, termasuk Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang kini dilengkapi pemeriksaan foto rontgen bagi kontak erat pasien TB.
“Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah kasus Tuberkulosis terbesar kedua di dunia. Karena itu kita harus melakukan langkah luar biasa. Selama ini pengobatan pasien TB sudah berjalan dengan baik, tetapi tantangannya adalah orang yang tinggal serumah atau kontak erat sering kali belum diperiksa. Di sinilah kita harus memperkuat deteksi dini agar penularan dapat dihentikan lebih cepat,” ujar Benjamin saat meresmikan program tersebut.
Menurutnya, sepanjang tahun ini Kementerian Kesehatan melaksanakan CKG dengan fasilitas pemeriksaan foto rontgen di 53.335 lokasi di seluruh Indonesia, termasuk 228 titik layanan di Kabupaten Jember.
Melalui pemeriksaan tersebut, masyarakat yang diduga terinfeksi TB dapat segera terdeteksi dan memperoleh pengobatan. Sementara anggota keluarga yang belum menunjukkan gejala akan mendapatkan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) untuk mencegah berkembangnya penyakit.
“Yang sakit kita obati, sedangkan yang belum sakit kita berikan obat pencegahan. Kuman TB bisa berada di dalam tubuh seseorang dan baru menimbulkan penyakit satu sampai dua tahun kemudian. Kalau diberikan terapi pencegahan lebih awal, kita bisa memutus rantai penularan sebelum penyakit berkembang,” jelasnya.
Benjamin menegaskan, keberhasilan eliminasi TB tidak hanya bergantung pada fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader kesehatan, hingga masyarakat dalam menemukan kasus secara aktif dan memastikan pasien menjalani pengobatan hingga tuntas.
“Kami berharap pemerintah daerah ikut mengawal program ini. Kementerian Kesehatan telah menyiapkan dukungan pelaksanaan CKG dengan foto rontgen. Yang terpenting adalah masyarakat mau datang untuk diperiksa sehingga kasus TB bisa ditemukan lebih cepat dan segera ditangani,” tambahnya.
Dukungan terhadap penguatan layanan kesehatan berbasis keluarga juga datang dari Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Iwan Sumule. Menurutnya, akses layanan kesehatan memiliki hubungan erat dengan upaya menekan angka kemiskinan.
“Kemiskinan dan kesehatan merupakan dua persoalan yang saling berkaitan. Ketika masyarakat tidak memperoleh akses layanan kesehatan yang memadai, risiko kehilangan produktivitas meningkat, beban pengeluaran rumah tangga bertambah, bahkan dapat mendorong keluarga jatuh atau kembali ke dalam kemiskinan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian yang menilai inovasi Homecare menjadi contoh nyata sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau masyarakat.
“Program Homecare menjadi contoh bagaimana pelayanan kesehatan dapat semakin dekat dengan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menjelaskan, Program Homecare lahir setelah pemerintah daerah mengevaluasi pemanfaatan layanan kesehatan oleh masyarakat miskin. Meski seluruh warga tidak mampu telah terlindungi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), masih banyak yang enggan berobat karena terkendala transportasi dan akses menuju fasilitas kesehatan.
Melalui Homecare, tenaga kesehatan akan mendatangi rumah warga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, memberikan edukasi, hingga memanfaatkan layanan telemedicine apabila diperlukan konsultasi lebih lanjut dengan dokter.
“Kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya memiliki jaminan kesehatan, tetapi juga benar-benar bisa memperoleh pelayanan. Karena itu tenaga kesehatan akan datang langsung ke rumah-rumah warga,” ujar Fawait.
Bagi Kementerian Kesehatan, sinergi antara Program Homecare dan Cek Kesehatan Gratis dengan pemeriksaan foto rontgen diharapkan mampu mempercepat penemuan kasus aktif, meningkatkan cakupan terapi pencegahan, serta memutus rantai penularan tuberkulosis di tengah masyarakat.
Dari perspektif sosial, pendekatan layanan kesehatan berbasis rumah tangga tidak hanya memperkuat upaya eliminasi TB, tetapi juga meningkatkan akses kesehatan kelompok rentan, mengurangi beban ekonomi keluarga, serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sehat dan produktif. Model kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah ini menjadi contoh bagaimana inovasi pelayanan publik dapat menghadirkan manfaat nyata hingga ke tingkat keluarga.
Ikuti Navaswara.com untuk mendapatkan informasi terkini seputar kesehatan, kebijakan publik, pelayanan masyarakat, dan berbagai program strategis yang membangun Indonesia.

