Navaswara.com – Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat diserbu sekelompok ‘tamu’ yang tak biasa. Bukan barisan pengusaha atau perwakilan lembaga keuangan, melainkan rombongan para kepala daerah. Mereka datang membawa satu keluhan seragam yang menancap tajam, pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang drastis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Sebanyak 18 Gubernur hadir langsung, didampingi perwakilan dari 15 daerah lainnya, di Kantor Kementerian Keuangan untuk menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan yang diinisiasi oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini menjadi panggung protes keras terhadap kebijakan fiskal pusat yang dianggap mencekik anggaran daerah.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menjadi salah satu suara yang paling lugas. Ia mengungkapkan bahwa semua pemerintah daerah (Pemda) tidak setuju dengan pemotongan tersebut, karena dana transfer yang tersisa “hanya cukup untuk belanja rutin.”
“Belanja infrastruktur, jalan, jembatan itu menjadi berkurang sehingga kita minta untuk jangan ada pemotongan,” tegas Sherly Tjoanda usai pertemuan, kemarin.
Keluhan Sherly bukan tanpa dasar. Provinsi Maluku Utara, contohnya, disebut hanya mendapat TKD Rp6,7 triliun pada 2026, merosot tajam dari pagu 2025 yang mencapai Rp10 triliun. Pemotongan yang rata-rata mencapai 20-30% untuk level provinsi, dan bahkan ada daerah di Jawa Tengah yang disebut terpangkas hingga 60-70%, dirasakan sangat memberatkan.
Inti keberatan para kepala daerah berpusat pada dua hal krusial, yakni Beban Gaji dan PPPK: Pemda menghadapi kewajiban membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang besar serta Janji Infrastruktur: Pemotongan dana membuat janji pembangunan jalan dan jembatan terancam mangkrak.
Keluhan serupa disampaikan oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (sering disapa Mualem), yang anggaran daerahnya terpangkas hingga 25% pada 2026. Ia mengeluhkan beban masalah infrastruktur di Aceh dan menuntut evaluasi total.
“Semuanya, kami, mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” tegas Mualem selepas bertemu Purbaya.
Ketua Umum APPSI, Al Haris (Gubernur Jambi), menggarisbawahi dampak paling serius, yaitu kesulitan membayar operasional belanja pegawai, termasuk gaji PPPK. “Kalau daerah PAD-nya kecil yang banyak menggantungkan nasib dengan TKD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya,” tutur Al Haris, menyebut bahwa roda pemerintahan terancam macet.
Tanggapan Menkeu dan Janji Evaluasi
Gejolak ini dipicu oleh rencana awal pemerintah yang menganggarkan TKD hanya Rp650 triliun di RAPBN 2026, anjlok 29% dari Rp919 triliun di 2025. Meski Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menambah alokasi sebesar Rp43 triliun menjadi Rp693 triliun, rasa keberatan dari daerah tetap tinggi.
Menkeu Purbaya, yang baru menjabat, memahami keluhan para gubernur, namun menegaskan bahwa keputusan fiskal harus disesuaikan dengan kemampuan APBN di tengah perlambatan ekonomi.
“Itu normal, permintaan normal, tapi kan kita hitung kemampuan APBN seperti apa,” ujar Purbaya. Ia lantas mencontohkan keluhan dari Kalimantan Utara yang membutuhkan Rp150 miliar untuk jembatan.
Purbaya menjanjikan evaluasi. Ia menyatakan akan melihat kembali kondisi keuangan negara pada pertengahan triwulan kedua 2026. “Kalau emang ekonominya sudah bagus, pendapatan pajaknya naik. Harusnya naik semua kan? Kalau naik semua, kita bagi (ke daerah),” janjinya.
Namun, di akhir tanggapannya, Purbaya melontarkan sindiran yang cukup menohok. Ia mengingatkan para Pemda untuk memperbaiki citra buruk mereka di mata pusat. “Image mereka (pemda) kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas, kelihatannya. Jadi, kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya enggakMenteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta pada Selasa (30/09). ada keberatan. Desentralisasi jalan lagi, bukan sentralisasi,” tutupnya.
Foto: Dok. KLI/Leonardus Oscas H C