Navaswara.com – Ketika informasi bergerak dalam hitungan detik, pemerintah dituntut tidak hanya hadir dengan kebijakan, tetapi juga mampu menjelaskan kebijakan secara cepat dan mudah dipahami masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi digital dan ancaman disinformasi, jaringan kehumasan pemerintah dari pusat hingga daerah didorong untuk bergerak dalam satu koordinasi.
Pemerintah menyatukan lebih dari 8.000 jaringan kehumasan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memperkuat komunikasi kebijakan agar lebih cepat, terkoordinasi, dan menjangkau masyarakat hingga pelosok daerah.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan koordinasi antarkehumasan menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi perubahan lanskap informasi digital, termasuk meningkatnya disinformasi dan hoaks.
“Kita dalam kerangka tugas komunikasi pemerintahan yang pertama harus punya narasi, yang kedua punya juga penyampaian hingga ke pelosok daerah untuk diseminasi,” ujar Meutya dalam Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) di Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
Menurut Meutya, kekuatan komunikasi pemerintah tidak cukup hanya dibangun melalui humas kementerian dan lembaga. Koordinasi dengan humas pemerintah daerah diperlukan agar informasi mengenai kebijakan dan program dapat diteruskan secara efektif hingga masyarakat di daerah.
Forum tersebut, lanjut dia, sekaligus menjadi ruang evaluasi terhadap komunikasi pemerintah. Setiap informasi yang dinilai terlambat, kurang jelas, atau belum tersampaikan dengan baik dapat menjadi bahan perbaikan bersama.
“Kalau ada hal-hal yang memang kurang cepat dilakukan pemerintah, ada komunikasi yang dianggap masih lambat atau belum jelas, ini juga menjadi forum bagi kami untuk evaluasi diri,” katanya.
Meutya mengatakan forum komunikasi kehumasan akan diarahkan menjadi agenda berkala. Selain menyatukan narasi, forum tersebut diharapkan mampu mempercepat koordinasi ketika pemerintah perlu menyampaikan kebijakan kepada masyarakat.
Perkembangan digital juga membuat kebutuhan tersebut semakin mendesak. Menurut Meutya, pemerintah membutuhkan mekanisme komunikasi yang mampu bergerak cepat mengikuti dinamika informasi publik.
“Dengan digitalisasi kita perlu juga koordinasi secara cepat. Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada Kemenko Polkam karena kemudian dipertemukan dengan lebih intens lagi,” kata Meutya.
Pemerintah Tidak Bisa Menunggu
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari menilai komunikasi program memiliki posisi strategis yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program pemerintah.
“Komunikasi program itu harus dijalankan supaya dukungan kepada program-program semakin baik dan hasilnya semakin optimal,” ujar Qodari.
Qodari menyebut jaringan kehumasan pemerintah secara nasional mencakup lebih dari 8.000 perangkat. Menurutnya, jumlah tersebut merupakan kekuatan besar yang perlu bekerja dalam satu orkestrasi komunikasi.
Di tengah ruang digital yang bergerak tanpa jeda, pemerintah tidak dapat menunggu hingga sebuah isu berkembang sebelum memberikan informasi. Komunikasi mengenai kebijakan, program, dan hasil pembangunan perlu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.
“Pemerintah tidak bisa menunggu. Harus punya jadwal rutin, harus punya agenda komunikasi yang membuat ruang-ruang informasi itu terus terisi dengan berbagai macam informasi kegiatan dan program dari pemerintahan,” katanya.
Qodari juga mendorong agar komunikasi pemerintah tidak berhenti pada penyampaian kebijakan. Program pemerintah perlu memiliki wajah yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Program-program tidak hanya menjadi program tetapi program itu punya wajah. Wajah dari warga Indonesia, wajah dari bangsa Indonesia, wajah dari anak-anak kita, dari mereka-mereka yang merasakan manfaat dari program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah,” ujarnya.
Pendekatan tersebut membuat komunikasi kebijakan tidak sekadar berbicara mengenai angka, regulasi, atau program, tetapi juga menghadirkan pengalaman masyarakat sebagai bagian penting dari informasi publik.
Humas Harus Mendengar Publik
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menekankan pentingnya membangun komunikasi pemerintah yang berjalan dua arah.
Menurut Bima, humas tidak cukup hanya menjadi saluran penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat. Humas juga harus mampu membaca percakapan publik dan menjadikannya sebagai masukan bagi pemerintah.
“Humas itu bukan hanya menyampaikan satu arah saja, kebijakan ataupun informasi dari pemerintah, tapi baik sekali apabila teman-teman humas juga bisa membaca apa yang diperbincangkan oleh publik sehingga menjadi masukan bagi pemerintah,” kata Bima.
Ia juga meminta jajaran humas pemerintah memberi ruang lebih besar bagi informasi positif dan kisah inspiratif dari berbagai daerah.
Menurutnya, informasi pembangunan dan keberhasilan program di daerah perlu lebih banyak diangkat sehingga ruang digital tidak hanya diisi oleh respons pemerintah terhadap isu negatif, hoaks, maupun disinformasi.
“Kita akan meningkatkan koordinasi ke depannya sesuai dengan tugas fungsi dari Polkam. Kami akan mensinkronisasi kegiatan-kegiatan kehumasan agar bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua,” ujarnya.
Penguatan koordinasi tersebut diharapkan membentuk sistem komunikasi pemerintah yang lebih responsif. Humas tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan lebih dari 8.000 jaringan kehumasan yang terhubung dari pusat hingga daerah, pemerintah memiliki modal komunikasi yang besar untuk memastikan setiap program diketahui, dipahami, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pada akhirnya, kecepatan komunikasi menjadi bagian dari kualitas pelayanan publik. Ketika pemerintah mampu menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan terbuka sekaligus mendengar suara masyarakat, kebijakan tidak berhenti sebagai keputusan di ruang pemerintahan, tetapi dapat hadir lebih dekat dalam kehidupan warga.
Informasi yang cepat harus diikuti komunikasi yang tepat. Ikuti perkembangan kebijakan, pemerintahan, ekonomi, dan kabar Nusantara hanya di Navaswara.com.